Subang Jadi Tuan Rumah Akselerasi Vaksinasi PMK Nasional 2026, Targetkan 4 Juta Dosis Vaksin Lokal
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah menggenjot pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Kolaborasi Akselerasi Vaksinasi PMK Tingkat Nasional Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Puskeswan Terpadu Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan nasional tersebut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, drh. Hendra Wibawa, M.Si., PhD selaku Direktur Kesehatan Hewan. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni yang mewakili Bupati Subang, serta para pemangku kepentingan sektor peternakan.
Dalam laporan Ketua Panitia, drh. Armin Riyandi selaku Ketua Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan cakupan dan pemerataan vaksinasi PMK pada ternak rentan secara cepat dan terukur.
“Selain menurunkan angka kejadian PMK di wilayah sasaran, program ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah melalui pendampingan teknis, penguatan peran petugas lapangan, serta integrasi vaksinasi dengan surveilans dan edukasi kepada peternak secara serentak,” terangnya.
Dalam sambutannya, drh. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah menargetkan penyediaan 4 juta dosis vaksin PMK produk lokal sepanjang 2026 untuk 29 provinsi endemik.
“Dari jumlah tersebut, 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 16,5 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen sebagai stok darurat nasional,” tegasnya.
Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan Gabungan Pelaku Usaha Peternak Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) yang dihadiri langsung oleh Ir. Djoni Liano, sebagai bentuk sinergi pemerintah dan pelaku usaha dalam percepatan pengendalian PMK.
Sementara itu, Bupati Subang melalui Sekretaris Daerah H. Asep Nuroni menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kabupaten Subang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan nasional.
Menurutnya, Subang memiliki potensi peternakan yang lengkap dan berperan sebagai salah satu penyangga pangan nasional di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa penyakit hewan ternak sangat memengaruhi produktivitas, pendapatan peternak, hingga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.
Secara nasional, program vaksinasi PMK 2026 dilaksanakan serentak dalam dua periode, yakni Januari–Maret dan Juli–September, dengan target distribusi 4 juta dosis. Alokasi mencakup 80 persen untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, serta 5 persen sebagai stok cadangan guna respons cepat bila muncul kasus baru.
Di Jawa Barat, sejak awal Januari hingga 1 Februari 2026 tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus. Untuk itu, Kementerian Pertanian mengalokasikan 151.000 dosis vaksin PMK sepanjang 2026, dengan sekitar 52.000 dosis pada setiap periode utama. Jawa Barat menjadi wilayah prioritas mengingat kepadatan populasi ternak yang tinggi.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung, menjelaskan mekanisme distribusi vaksin PMK di Jawa Barat.
“Pada Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin PMK. Sisanya akan didistribusikan pada pengiriman berikutnya, dengan alokasi ke kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Ia mengatakan, vaksinasi harus dibarengi penerapan biosekuriti yang konsisten untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, alat, kendaraan, maupun lalu lintas ternak.
“Vaksinasi dan biosekuriti adalah satu kesatuan untuk memutus penularan PMK,” katanya.
Apresiasi juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya sikap kooperatif seluruh pihak.
“Pengendalian PMK harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para peternak. Jika kompak, Jawa Barat bisa menekan kasus PMK dan melindungi ternak,” ujarnya. (cdp/ysp)
