Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Terima LHP LKPP Tahun 2023, Presiden Jokowi: WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

N
Nanda YuanitaEditor: Nanda Yuanita
|09:56 WIB
Bagikan:
Terima LHP LKPP Tahun 2023, Presiden Jokowi: WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban
(dok.instagram/jokowi)

PASUNDAN EKSPRES - Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan transparan.

“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024 yang mengutip dari presidenri.go.id.

BACA JUGA:Pindah KK Demi Sekolahkan Anak, SMAN 3 Subang Coret 29 Pendaftar

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya yang signifikan dalam menjaga profesionalisme terkait pemeriksaan keuangan negara.

 “Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” ujar Presiden.

Presiden turut menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global seperti perang dagang dan perubahan iklim yang makin nyata. Meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dengan inflasi yang tetap terjaga.

BACA JUGA:Perjuangan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Subang Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih

“Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada.

“Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” tambahnya.

BACA JUGA:Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Subang

Dalam hal deregulasi dan debirokratisasi, Presiden mengakui bahwa meskipun telah ada kemajuan, masih ditemukan kendala dalam regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit. Presiden pun mendorong agar reformasi struktural terus dilanjutkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” ujar Presiden.

BACA JUGA:DPRD Kota Bandung Setujui Dua Raperda Baru Terkait RPJPD 2025-2045 dan PjP APBD 2023

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti masa transisi pemerintahan yang akan segera terjadi pada bulan Oktober 2024, di mana dia akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Presiden minta dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk BPK, untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

"Saya yakin pemerintahan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tutup Presiden.

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional2 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional15 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional15 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle18 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional25 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang26 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini30 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta32 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang32 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang34 menit lalu