Viral di Medsos Investor SPPG Protes ke Kantor BGN, Ini Sebabnya
PASUNDANEKSPRES - Sejumlah investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) mendatangi kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka meminta kejelasan terkait kelanjutan operasional dapur yang telah dibangun dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah.
Dalam video yang beredar di media sosial, para investor mengungkapkan kekecewaan karena dapur yang telah mereka bangun belum juga beroperasi.
Salah seorang investor menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa kepastian dari pemerintah.
"Tujuh bulan teman-teman daerah membuat miliaran, sampai detik ini pemerintah kami bantu," ujar seorang pria dalam video yang beredar.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut sempat diwarnai ketegangan. Dalam video yang sama, terlihat adu mulut antara sejumlah investor dan petugas keamanan yang berjaga di kantor BGN.
Seorang pria berbaju cokelat bahkan terdengar berteriak dan menantang petugas keamanan dengan mengatakan, "Pukul ayo pukul."
Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak menghentikan operasional dapur SPPG yang telah dibangun investor.
Menurutnya, persoalan yang muncul lebih terkait dengan belum adanya kejelasan mengenai kelanjutan program dapur MBG di wilayah 3T.
"Bukan dihentikan dapurnya, mereka investor dapur 3T yang selama ini merasa sudah membangun dapur tapi gak jelas kelanjutannya. Saya kan baru masuk September 2025. Saya bukan Wakil Kepala Operasional, jadi saya tidak mengerti bagaimana kebijakan sebelumnya atau jalan ceritanya," kata Nanik.
Investor Protes ke BGN Akan Dibahas Bersama DPR
Nanik menjelaskan bahwa dirinya bersama dua wakil kepala BGN telah menerima perwakilan investor untuk mendengarkan langsung keluhan yang disampaikan. Selanjutnya, BGN akan berkonsultasi dengan DPR dan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Makanya kemarin kami, saya dan dua wakil kepala, menerima pengaduannya. Nanti kita konsultasikan ke DPR dan pihak terkait untuk mencari solusinya seperti apa," ujar Nanik.
