Anggota DPRD Jabar Andhika Surya Gumilar Soroti Peran Pemprov dan Pemda dalam Mengoptimalkan Kawasan Segitiga Rebana

SUBANG– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi V, Andhika Surya Gumilar, menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah daerah (pemda) di kawasan yang termasuk dalam pengembangan Segitiga Rebana. 

Menurutnya, Kawasan Rebana yang mencakup tujuh kota dan kabupaten harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan jangka menengah dan panjang, agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat di masa depan.

Segitiga Rebana – yang merupakan singkatan dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati – mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang. 

Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat, didukung oleh keberadaan Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, dan jaringan tol yang menghubungkan kawasan tersebut.

Dalam pernyataannya, Andhika menyampaikan bahwa pengembangan kawasan industri Rebana tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata. 

Menurutnya, Pemprov harus memastikan perencanaan yang matang dan keterlibatan aktif pemda setempat dalam proses penyusunan kebijakan, serta implementasi program-program pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat.

"Rebana bukan hanya proyek besar dalam bentuk infrastruktur. Ia harus menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, Pemprov dan Pemda perlu hadir secara aktif, mengelola investasi, mengedukasi masyarakat, dan memastikan pembangunan ini tidak hanya menguntungkan investor, tapi juga masyarakat lokal," ujar Andhika.

Andhika juga menekankan pentingnya penguatan SDM lokal agar masyarakat sekitar kawasan Rebana tidak hanya menjadi penonton di tengah arus investasi. 

Ia menyebut pelatihan kerja, penyediaan pendidikan vokasi, dan pemberdayaan UMKM sebagai beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Pemprov bersama Pemda.

"Kita tidak ingin Rebana hanya dihuni oleh tenaga kerja dari luar. Warga lokal harus menjadi aktor utama di tanahnya sendiri. Untuk itu dibutuhkan kerja nyata dari pemerintah di semua level," tegasnya.

Lebih lanjut, Andhika juga mengingatkan tentang perlunya regulasi yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam hal tata ruang, pembebasan lahan, dan kompensasi kepada warga yang terdampak proyek-proyek besar di kawasan tersebut.

“Kami di DPRD Jabar, khususnya Komisi V, terus memantau dan mendorong agar setiap kebijakan pembangunan di Rebana memperhatikan prinsip keadilan sosial. Jangan sampai ada ketimpangan antara kemajuan infrastruktur dengan kesejahteraan masyarakatnya,” lanjutnya.

Menurut Andhika, kawasan seperti Subang dan Majalengka sudah menunjukkan geliat ekonomi yang menjanjikan. 

Namun, tantangan besar masih ada dalam hal pemerataan pembangunan, konektivitas antarwilayah, dan kesiapan tata kota serta sumber daya manusianya.

Ia berharap, dalam beberapa tahun ke depan, Rebana bisa menjadi model pembangunan kawasan terpadu yang berbasis keberlanjutan, teknologi, dan inklusi sosial. Hal ini juga sejalan dengan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital dan industri masa depan.

“Kalau dikelola dengan benar, Rebana bisa menjadi ikon keberhasilan pembangunan regional yang mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing daerah, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” pungkas Andhika.

Sebagai penutup, Andhika menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sipil, termasuk tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga akademisi, dalam proses pengawasan dan pemberian masukan terhadap pengembangan kawasan Rebana. Menurutnya, pembangunan harus menjadi proses yang terbuka dan partisipatif.