Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Ansor Jabar Sentil Kinerja Setahun Dedi Mulyadi: Pengangguran Masih Tinggi, Lapangan Kerja Minim

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|10:29 WIB
Bagikan:
Ansor Jabar Sentil Kinerja Setahun Dedi Mulyadi: Pengangguran Masih Tinggi, Lapangan Kerja Minim
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, H. Subhan Fahmi geram dengan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menghapus Pesantren/ist /

PASUNDANEKSPRES.ID - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jabar menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat yang dinilai masih menjadi persoalan serius.

Tingginya angka pengangguran disebut harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama dalam upaya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II GP Ansor Jawa Barat yang digelar di Gedung PWNU Jawa Barat pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi menegaskan bahwa persoalan pengangguran seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.

Menurutnya, hingga satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, belum terlihat langkah signifikan yang mampu menekan angka pengangguran di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

“Pengangguran adalah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Kami belum melihat upaya serius dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Fahmi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat per Agustus 2025 mencapai 6,77 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ketiga di Indonesia.

GP Ansor menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurut Fahmi, kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah seharusnya mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan pembangunan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang nyata dan berkelanjutan.

“Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur penting, tetapi membuka lapangan pekerjaan jauh lebih mendesak bagi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline11 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat12 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta12 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang13 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle13 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang13 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta13 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta13 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang14 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang14 jam lalu