Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Ansor Jabar Sentil Kinerja Setahun Dedi Mulyadi: Pengangguran Masih Tinggi, Lapangan Kerja Minim

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|10:29 WIB
Bagikan:
Ansor Jabar Sentil Kinerja Setahun Dedi Mulyadi: Pengangguran Masih Tinggi, Lapangan Kerja Minim
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, H. Subhan Fahmi geram dengan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menghapus Pesantren/ist /

PASUNDANEKSPRES.ID - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jabar menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat yang dinilai masih menjadi persoalan serius.

Tingginya angka pengangguran disebut harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama dalam upaya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II GP Ansor Jawa Barat yang digelar di Gedung PWNU Jawa Barat pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi menegaskan bahwa persoalan pengangguran seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.

Menurutnya, hingga satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, belum terlihat langkah signifikan yang mampu menekan angka pengangguran di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

“Pengangguran adalah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Kami belum melihat upaya serius dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Fahmi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat per Agustus 2025 mencapai 6,77 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ketiga di Indonesia.

GP Ansor menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurut Fahmi, kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah seharusnya mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan pembangunan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang nyata dan berkelanjutan.

“Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur penting, tetapi membuka lapangan pekerjaan jauh lebih mendesak bagi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya.

Berita Terbaru

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

Nasional13 menit lalu
Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Jawa Barat1 jam lalu
Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Nasional1 jam lalu
Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Lifestyle1 jam lalu
22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

Nasional1 jam lalu
Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Nasional1 jam lalu
6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

Headline1 jam lalu
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

Nasional1 jam lalu
Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Nasional1 jam lalu
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Nasional1 jam lalu