Bupati Subang dan KPK Bahas Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
SUBANG-Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Pendopo Rumah Dinas Bupati Subang, Kamis (28/8/2025).
Agenda tersebut menjadi wadah monitoring dan evaluasi KPK terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Subang. Kepala Satuan Tugas KPK RI, Arif Nurcahyo, menegaskan pentingnya perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi di daerah.
“Hari ini kami ingin melakukan monitoring dan evaluasi terkait tata kelola pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Subang. Harapannya, kita dapat berkolaborasi secara bersama-sama untuk mengoptimalkan tata kelola. Jika sistem sudah berjalan baik, maka korupsi perlahan akan hilang,” tegas Arif.
Bupati Subang, yang akrab disapa Kang Rey, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam persoalan tata kelola investasi dan lahan yang kerap menimbulkan polemik.
“Kami berharap dengan kedatangan tim dari pusat, dapat membantu menemukan titik terang. Saya bahkan menahan sejumlah keputusan investasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkap Kang Rey.
Menurutnya, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan menjadi langkah strategis.
“Saya minta kementerian datang langsung ke Subang melihat kondisi nyata. Saya tidak ingin disebut sebagai bupati yang memaksakan industri hingga menimbulkan alih fungsi lahan besar-besaran,” jelasnya.
Lebih jauh, Kang Rey menegaskan kepastian hukum menjadi kunci utama agar iklim investasi di Subang berjalan sehat.
“Investasi harus punya pegangan hukum yang jelas. Kami ingin aturan yang ada konsisten, jangan sampai hari ini diperbolehkan tapi besok berubah,” tegasnya.
Di akhir sambutan, ia menyampaikan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Subang.
“Kami ingin Subang lebih baik dalam urusan industri dan tata kelola. Besar harapan kami, koordinasi ini melahirkan langkah konkret untuk mengoptimalkan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (cdp)
