Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Dedi Mulyadi Wacanakan Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, Akan Diganti Skema Jalan Berbayar

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:31 WIB
Bagikan:
Dedi Mulyadi Wacanakan Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, Akan Diganti Skema Jalan Berbayar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

PASUNDANEKSPRES.ID - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor yang nantinya akan diganti dengan penerapan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi para pengguna jalan di wilayah Jawa Barat.

Wacana tersebut menjadi bagian dari rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih modern, berkualitas, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Usulan Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Dedi Mulyadi, pemerintah daerah saat ini sedang memprioritaskan pembangunan jalan provinsi dengan standar pelayanan yang lebih optimal, mulai dari kondisi jalan yang nyaman dilalui hingga penyediaan fasilitas pendukung untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pos pengamanan itu nantinya akan dibekali sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari mobil derek, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, hingga tenaga paramedis guna menangani situasi darurat di jalan raya.

Setelah sarana dan infrastruktur dianggap siap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mengkaji penerapan sistem jalan berbayar yang direncanakan menjadi pengganti pajak kendaraan bermotor.

Melalui skema tersebut, masyarakat hanya diwajibkan membayar saat menggunakan jalan. Sementara itu, kendaraan yang tidak melintas di jalan tidak akan dikenai biaya apa pun.

“Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” kata Dedi.

Ia menilai skema tersebut lebih adil karena besaran biaya yang dibayarkan akan disesuaikan dengan tingkat penggunaan jalan serta beban kendaraan yang melintas.

Menurutnya, kendaraan dengan muatan atau bobot lebih besar semestinya membayar lebih mahal lantaran memberi pengaruh lebih besar terhadap kerusakan jalan.

Selain itu, Dedi Mulyadi berharap penerapan sistem tersebut dapat membuat masyarakat lebih bijak dan efisien dalam menggunakan jalan sehingga potensi kemacetan berkurang serta kenyamanan pengguna jalan semakin meningkat.

Meski begitu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas konsep awal dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah membentuk tim kajian untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dengan melibatkan akademisi, para ahli, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya.

Kajian tersebut nantinya akan mencakup berbagai pertimbangan, mulai dari aspek regulasi, pengaruh terhadap perekonomian, dukungan teknologi, hingga kesiapan infrastruktur penunjang sebelum kebijakan itu diterapkan.

Berita Terbaru

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional1 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle2 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional2 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional4 jam lalu