Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Fokus Penataan Lingkungan, Dedi Mulyadi Tutup Tambang Bermasalah dan Moratorium Perumahan

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:11 WIB
Bagikan:
Fokus Penataan Lingkungan, Dedi Mulyadi Tutup Tambang Bermasalah dan Moratorium Perumahan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait dan pengembang perumahan se-Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026). (sumber gambar: Pemprov Jabar)

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil kebijakan tegas dengan menghentikan operasional tambang bermasalah serta menerapkan moratorium pembangunan perumahan di wilayah yang berisiko banjir.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi ketimpangan di kawasan pertambangan, sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi usai mengikuti rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait serta para pengembang perumahan se-Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Kamis (22/1/2026).

“Problemnya kan problem lingkungan yang akut, dan tambang yang tidak terkelola dengan baik. Serta dana pengelolaan pajak tambangnya tidak kembali ke wilayah tambang. Sehingga daerah-daerah yang menjadi tempat penambangan menjadi daerah kumuh, tertinggal pendidikannya dan infrastrukturnya rusak. Ini yang akan segera saya benahi," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mereformulasi pola pembagian manfaat sektor pertambangan, sehingga ke depan pajak tambang harus memberikan manfaat langsung bagi daerah yang terdampak.

“Sehingga ketika tambang dibuka, maka pajak tambangnya itu harus masuk 60 persen untuk kepentingan pembangunan di wilayah tambang itu berada," kata KDM.

Selain sektor pertambangan, ia turut menyoroti pembangunan perumahan tapak yang dinilai memperburuk risiko banjir di sejumlah daerah. KDM menegaskan, pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir tidak akan lagi mendapatkan izin.

“Untuk pembangunan perumahan kita kan tahu banjir yang sekarang terjadi rata-rata karena perumahan. Nah, kalau sekarang banjir karena perumahan apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi," tegasnya.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pengembangan hunian vertikal di wilayah perkotaan. Salah satu alternatif yang dikaji adalah pemanfaatan kawasan Meikarta di Lippo Cikarang sebagai hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kalau Meikarta kan sudah dibangun, itu tinggal mengisi, apartemennya kosong-kosong dan itu jalannya lebar-lebar. Kalau Meikarta bisa menampung 100 ribu orang di situ maka kita sudah menyelamatkan sekitar barangkali hampir 50 ribu hektare sawah," ungkapnya.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memberlakukan moratorium pembangunan perumahan sembari menunggu hasil kajian tata ruang dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Rekomendasi resmi ditargetkan terbit pada Februari 2026.

“Tidak boleh membangun di sawah, rawa, dan bantaran sungai. Yang sudah berjalan tidak mungkin dihentikan, tapi yang akan dibangun harus dihentikan,” tegasnya.

Berita Terbaru

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle2 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional4 jam lalu