Hasil Survei Indikator Ungkap Kepuasan Warga pada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Capai 95,5%
PASUNDANEKSPRES.ID - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami lonjakan signifikan.
Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mencapai 95,5 persen.
Lembaga tersebut menilai capaian ini bukan hanya sangat tinggi, tetapi juga mendekati rekor nasional untuk tingkat kepuasan kepala daerah.
Riset ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan responden warga setempat.
Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut hasil tersebut istimewa karena angkanya justru meningkat dibandingkan survei 100 hari pertama masa pemerintahan Dedi pada Mei 2025.
“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” kata Burhanuddin di Bandung, Senin, 16 Februari 2026.
Meski demikian, survei tersebut juga menunjukkan adanya selisih yang cukup besar antara tingkat kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur.
Tingkat kepuasan masyarakat kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memang didominasi angka di atas 50 persen, tetapi masih tertinggal sekitar 40 poin dibandingkan dengan Dedi Mulyadi.
“Ini menjadi catatan karena ada jaraknya yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Secara umum, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat rata-rata 71 persen.
Indikator Politik Indonesia menguji 23 indikator layanan publik, dan seluruhnya menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil survei pada 100 hari pertama.
Bidang yang paling berkontribusi terhadap kepuasan masyarakat meliputi layanan listrik, pendidikan, kesehatan, mutu infrastruktur, serta penambahan dan perbaikan kondisi jalan, dengan tingkat kepuasan berada di kisaran 80–90 persen.
Meski demikian, tidak semua sektor menunjukkan capaian positif. Bidang ekonomi masih menjadi kelemahan, karena sejumlah indikatornya berada di bawah 60 persen, bahkan akses terhadap peningkatan modal tercatat kurang dari 50 persen.
“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” kata Burhanuddin.
Di sisi lain, Indikator Politik Indonesia turut mengingatkan adanya kemungkinan pengaruh faktor partisan yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat.
Tingkat persetujuan di atas 90 persen dinilai sebagai capaian yang sangat jarang diraih oleh kepala daerah di Indonesia.
“Jarang sekali ada kepala daerah dengan approval rating di atas 90 persen. Ini bisa jadi rekor nasional, tetapi juga perlu diwaspadai. Jangan sampai muncul kultus politik yang tidak berbasis penilaian rasional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pencapaian itu semestinya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat rasionalitas birokrasi, bukan justru membuat kepemimpinan menjadi lengah. Masukan publik serta evaluasi pada sektor yang masih lemah, khususnya bidang ekonomi, tetap harus terbuka.
“Beliau bukan nabi, bukan superman. Justru dengan angka tinggi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasionalitas politik dan memperbaiki sektor yang masih rendah, khususnya ekonomi,” tegasnya.
Tingginya tingkat kepuasan di level provinsi juga dinilai memberi pengaruh hingga kancah nasional. Dalam survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada November 2025, nama Dedi Mulyadi tercatat sebagai bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi kedua.
Fenomena ini disebut menyerupai pola kemunculan sejumlah figur kepala daerah sebelumnya yang menguat di tingkat nasional setelah mendominasi popularitas di wilayahnya.
“Contohnya, Joko Widodo yang mencuat setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, kemudian menjadi Presiden RI. Hal serupa terjadi pada Anies Baswedan usai memenangkan Pilkada Jakarta 2017, serta Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah,” kata Burhanuddin.
Dalam simulasi nasional itu, Dedi Mulyadi menempati peringkat kedua dengan jarak suara yang cukup lebar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun tetap lebih unggul dibandingkan banyak gubernur lain baik di Jawa maupun luar Jawa.
Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa figur yang memiliki daya saing nasional biasanya merupakan pemimpin yang lebih dulu kuat di daerahnya sendiri. Ia menegaskan, sosok tidak akan dilirik di panggung nasional jika performanya di wilayah asal masih dinilai lemah.
