Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Larangan Motor bagi Pelajar Picu Polemik, Kebijakan Dedi Mulyadi Dinilai Maju Tapi Belum Siap

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|09:39 WIB
Bagikan:
Larangan Motor bagi Pelajar Picu Polemik, Kebijakan Dedi Mulyadi Dinilai Maju Tapi Belum Siap
Dedi Mulyadi Larang Siswa di Jawa Barat Bawa Motor ke Sekolah

PASUNDANEKSPRES.ID - Langkah berani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membatasi penggunaan sepeda motor bagi pelajar memicu perdebatan panas di tengah masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia sekolah. Namun di sisi lain, kesiapan infrastruktur transportasi publik Jawa Barat dipertanyakan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebijakan tersebut sebagai langkah maju dari perspektif keselamatan. Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, menyebut larangan motor bagi pelajar secara konsep sudah ideal, namun penerapannya belum sepenuhnya realistis.

Menurut Djoko, masih banyak wilayah di Jawa Barat yang belum memiliki layanan angkutan umum memadai. Daerah seperti Purwakarta, Subang, Sukabumi, Garut hingga Cianjur disebut masih mengalami krisis transportasi publik.

“Tanpa sepeda motor, banyak pelajar terancam kesulitan berangkat ke sekolah karena jarak yang jauh dan minimnya pilihan angkutan umum,” ujarnya.

Data BPS memperkuat kekhawatiran tersebut. Dari total 17,03 juta kendaraan bermotor di Jawa Barat, sebanyak 14,12 juta di antaranya merupakan sepeda motor. Angka ini menunjukkan bahwa motor telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, termasuk pelajar.

Di tengah tujuan mulia menekan kecelakaan lalu lintas, muncul pertanyaan besar: apakah infrastruktur transportasi Jawa Barat sudah cukup siap untuk menopang kebijakan ini? Ataukah justru pelajar yang akan menjadi korban dari aturan yang belum diiringi solusi nyata di lapangan?

Polemik ini menegaskan bahwa keselamatan memang penting, namun tanpa pembenahan angkutan umum secara menyeluruh, kebijakan pembatasan sepeda motor bagi pelajar berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.

Berita Terbaru

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

Nasional13 menit lalu
Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Jawa Barat1 jam lalu
Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Nasional1 jam lalu
Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Lifestyle1 jam lalu
22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

Nasional1 jam lalu
Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Nasional1 jam lalu
6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

Headline1 jam lalu
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

Nasional1 jam lalu
Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Nasional1 jam lalu
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Nasional1 jam lalu