Pemprov Jabar Uji Coba Hybrid Working: Transformasi Kerja ASN dan Potensi Efisiensi 20 Persen
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemprov Jabar mulai uji coba hybrid working dengan WFH setiap Kamis guna menekan belanja operasional hingga 20 % — namun tantangan akses dan layanan publik masih menanti.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai menerapkan skema kerja hybrid bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kombinasikan antara bekerja di kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH).
Skema tersebut akan diuji coba mulai November hingga Desember 2025 dengan tujuan utama efisiensi anggaran.
Berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Jabar, nomor 150/KPG.03/BKD, seluruh pegawai di perangkat daerah diperkenankan WFH setiap Kamis selama November 2025.
Pada bulan Desember, skema berubah menjadi 50 % pegawai WFH dan 50 % WFO di setiap unit kerja.
Salah satu alasan pemilihan hari Kamis adalah hasil kajian internal yang menunjukkan bahwa WFH pada hari Senin atau Jumat berpotensi menciptakan “long weekend” sehingga menurunkan ritme kerja.
Dengan menetapkan Kamis, Pemprov Jabar berharap produktivitas tetap terjaga.
Di sisi efisiensi, Kepala BKD Jabar menyebut bahwa melalui uji coba ini Pemprov menargetkan penghematan operasional sekitar 20 persen dari kondisi normal, termasuk pengurangan penggunaan listrik, air, dan fasilitas kantor lainnya.
Meskipun demikian, sejumlah catatan muncul dari sudut pandang kritis. Para pemerhati birokrasi menyarankan agar transformasi kerja ini tidak hanya fokus pada penghematan anggaran, tapi juga memperhatikan aspek keseimbangan kerja-hidup, akses infrastruktur digital di rumah ASN, dan kemampuan unit pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Kepala unit pelayanan publik tetap wajib WFO agar layanan masyarakat tak terhambat.
Sebagai contoh, bagi wilayah seperti Subang, yang sebagian ASN bekerja di lapangan atau melayani masyarakat secara langsung, efektivitas hybrid working harus diuji lebih jauh dengan mempertimbangkan kondisi jaringan internet dan peralatan kerja jarak jauh.
Dengan demikian, skema ini bisa menjadi model transformasi birokrasi jangka panjang, bukan sekadar respons efisiensi semata.
