Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Jangan Asal! Ini Kriteria Nama yang Tidak Bisa Digunakan di KK, KTP, dan Akta Lahir

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|13:20 WIB
Bagikan:
Jangan Asal! Ini Kriteria Nama yang Tidak Bisa Digunakan di KK, KTP, dan Akta Lahir
Ilustrasi Kartu Keluarga (Foto: Website Desa Beskui)

PASUNDANEKSPRES.ID - Masyarakat perlu mengetahui ada sejumlah aturan penulisan nama seseorang yang tidak bisa digunakan dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran.

Nama merupakan penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri sekaligus menggambarkan harapan/doa yang diharapkan dari orangtua terhadap anaknya.

Nama lengkap umumnya dicantumkan di bagian awal dalam berbagai dokumen penting seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen administrasi lainnya.

Bagi orang tua, seringkali tercetus ide memberikan nama anak dengan nama yang unik, lucu, hingga nyeleneh karena berbagai alasan.

Namun, masyarakat kini tidak bisa sembarangan mencantumkan nama dalam dokumen administrasi kependudukan. 

Hal ini diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Ada sejumlah kriteria nama yang tidak bisa digunakan dalam dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan Akta Kelahiran.

Apabila nama tersebut digunakan, maka bisa dianggap tidak sah secara administrasi sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat Akta Kelahiran, KK, hingga KTP.

Lantas, apa saja kriteria nama yang tidak bisa digunakan dalam dokumen kependudukan? Simak informasi selengkapnya di bawah ini.

Kriteria Nama yang Tidak Bisa Digunakan di KK, KTP, dan Akta Lahir

Aturan mengenai nama untuk kependudukan tertuang dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Peraturan ini diterbitkan oleh Kemendagri sebagai pedoman resmi dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berikut kriteria nama yang tidak bisa digunakan dalam dokumen kependudukan.

1. Nama yang susah dibaca dan bermakna negatif 

Aturan menyebut, nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan harus mudah dibaca dan tidak boleh mengandung unsur negatif atau hal-hal yang bertentangan dengan norma.

2. Nama yang terdiri dari satu kata

Nama pada dokumen kependudukan harus terdiri dari minimal dua kata agar nama lebih lengkap dan unik serta bisa digunakan dalam paspor.

3. Terdiri lebih dari 60 karakter

Pencatatan nama tidak boleh lebih dari 60 karakter atau huruf, termasuk spasi. Sebaiknya menghindari penggunaan nama yang terlalu panjang dan banyak karakter.

4. Nama menggunakan angka dan tanda baca 

Nama harus menggunakan huruf latin sesuai kaidah penulisan bahasa Indonesia serta tidak menggunakan tanda baca atau simbol, contohnya simbol apostrof.

5. Tidak mudah dibaca dan multitafsir 

Nama harus mudah dibaca dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga memudahkan penyebutan nama panggilan dan tidak salah huruf.

6. Nama yang disingkat

Penggunaan nama juga tidak boleh disingkat dalam dokumen kependudukan, kecuali tidak ada arti lain dari singkatan tersebut. 

Sementara itu, pencantuman gelar akademik dan keagamaan dapat ditulis pada Kartu Keluarga dan KTP, baik dalam bentuk singkatan maupun ditulis lengkap.

Namun, gelar tidak bisa dicantumkan dalam akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.

Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berhak menolak pencatatan nama yang melanggar ketentuan tersebut yang tercantum dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

Jika petugas tetap mencatat nama yang melanggar aturan, pejabat terkait dapat dikenakan sanksi administratif dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Aturan tersebut berlaku sejak April 2022. Meski demikian, nama yang telah tercatat dalam dokumen pendudukan sebelum aturan tersebut dikeluarkan, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu diubah.

(inm)

Berita Terbaru

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional10 menit lalu
LI-NING Hong Kong Open 2026: Ganda Putra Indonesia Turun Full Team

LI-NING Hong Kong Open 2026: Ganda Putra Indonesia Turun Full Team

Olahraga15 menit lalu
DPR Buka Suara soal Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

DPR Buka Suara soal Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Nasional20 menit lalu
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Tampung Uang Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Tampung Uang Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar

Nasional26 menit lalu
Alasan Badak Jawa Dipindahkan karena Tambang Ujung Kulon? Ini Faktanya!

Alasan Badak Jawa Dipindahkan karena Tambang Ujung Kulon? Ini Faktanya!

Nasional35 menit lalu
Viral! Ular Piton Raksasa Jadi Mainan Anak-anak di Subang, Panjangnya 6 Meter

Viral! Ular Piton Raksasa Jadi Mainan Anak-anak di Subang, Panjangnya 6 Meter

Subang40 menit lalu
Konser BTS Jakarta 2026 Digelar Tiga Hari, Ini Jadwal dan Panduan Rute ke Stadion GBK

Konser BTS Jakarta 2026 Digelar Tiga Hari, Ini Jadwal dan Panduan Rute ke Stadion GBK

Lifestyle1 jam lalu
Luka Menalo Bertekad Bawa Persib Menang Lawan Shan United

Luka Menalo Bertekad Bawa Persib Menang Lawan Shan United

Olahraga1 jam lalu
Ketidakmerataan Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib tetapi Gagal Menangkap Realitas Kemiskinan

Ketidakmerataan Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib tetapi Gagal Menangkap Realitas Kemiskinan

Opini2 jam lalu
PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

Nasional2 jam lalu