Apa itu Meritokrasi dalam Pemerintahan yang Disinggung oleh Ahok?
PASUNDAN EKSPRES - Dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab pada Jumat, 5 Juli 2024, Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok, membeberkan cara mengatasi berbagai masalah perkotaan dengan cara meritokrasi.
"Saya selalu diajarkan untuk menjadi meritokrasi. Tanpa meritokrasi, sistem bisa hancur dan terjadi kekacauan seperti yang kita lihat sekarang," ungkap Ahok, dikutip oleh Pasundan Ekspres pada Senin, 8 Juli 2024 dari kanal YouTube Najwa Shihab dalam wawancara berjudul "Ahok soal Jokowi, Prabowo, dan Jakarta Hari ini | Mata Najwa.
BACA JUGA:Ahok Katakan Pajak itu Warisan Kolonial Belanda, Beban bagi Rakyat Indonesia
BACA JUGA:Ahok Buka Fakta Kenapa Persija Tidak Punya Stadion Sendiri
Di sini, Ahok pun memberikan contoh bagaimana selama ini ia menjaga prinsip tersebut dalam bisnis yang ia jalani dan juga ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Apa Itu Meritokrasi?
Ahok membawa istilah yang awam tersebut dalam wawancara dengan Najwa Shihab.
Bagi sebagian orang, istilah "Meritokrasi" memang sangatlah awam dan jarang didengar.
Lalu, apa yang dimaksud dengan istilah tersebut?
Mengutip dari Kim & Choi yang dilansir dari Media Indonesia, Meritokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang menilai kemajuan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu, bukan dari latar belakang keluarga, kekayaan, atau status sosial mereka. Konsep ini telah berkembang seiring waktu.
BACA JUGA:Belum Keluar Surat Pemberhentian dari Erick Thohir, Ahok Akui Belum Bisa Berkampanye
BACA JUGA:Setelah Mahfud dan Ahok Mundur, Apa Sri Mulyani Akan Mundur Juga?
Adapun beberapa penelitian menjelaskan bahwa meritokrasi berarti memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu dalam masyarakat untuk menempati posisi atau jabatan di sektor publik.
Dengan demikian, orang-orang terbaik dianggap pantas menduduki posisi tersebut.
Penerapan Sistem Meritokrasi
Penerapan meritokrasi tidak terbatas pada jabatan tertentu saja, tetapi mencakup semua konteks pekerjaan atau pelayanan publik.
Hingga saat ini, meritokrasi terus berkembang dengan tujuan dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil.
Prinsip utama dari meritokrasi adalah memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu, tanpa memandang posisi sosial, kelas ekonomi, jenis kelamin, atau suku bangsa.
(pm)
