Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPR Dorong Kementerian Luar Negeri Tolak UU Israel yang Larang UNRWA Beroperasi di Palestina

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|09:47 WIB
Bagikan:
DPR Dorong Kementerian Luar Negeri Tolak UU Israel yang Larang UNRWA Beroperasi di Palestina
DPR Dorong Kementerian Luar Negeri Tolak UU Israel yang Larang UNRWA Beroperasi di Palestina (Image From: RNZ)

PASUNDAN EKSPRES - DPR  tolak UU Israel yang larang UNRWA beroperasi di Palestina. Indonesia melalui Parlemen secara tegas menolak undang-undang yang baru disahkan oleh Israel untuk melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, beroperasi di Palestina.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyatakan langkah Israel ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi pengungsi Palestina.

DPR Dorong Kementerian Luar Negeri Tolak UU Israel

Dalam pernyataannya, Sukamta mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Sukamta, Indonesia akan terus berupaya mendorong diplomasi internasional guna mendesak Israel untuk membatalkan undang-undang yang dinilai merugikan hak-hak pengungsi Palestina ini.

“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai negara sahabat untuk menekan Israel agar mencabut undang-undang ini demi kemanusiaan dan perlindungan hak-hak pengungsi Palestina,” kata Sukamta, dikutip IDN Times, Jumat (1/11/2024).

Sukamta menambahkan bahwa Indonesia, melalui keanggotaannya di berbagai forum internasional, berkomitmen untuk mendukung hak-hak pengungsi Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.

BACA JUGA: Kenapa Korea Nggak Seindah Drakor-nya?

BACA JUGA: Serangan Israel di Lembah Timur, Lebanon Tewaskan 60 Orang

Sebagian besar negara di dunia juga mengecam keras keputusan Israel ini, mengingat UNRWA memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina, seperti akses pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Undang-undang Israel ini dinilai sebagai langkah yang akan memperparah penderitaan rakyat Palestina.

Jika pelarangan ini diberlakukan, Sukamta memperingatkan bahwa akses pengungsi Palestina terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan pokok akan semakin terbatas. 

Hal ini berpotensi meningkatkan kemiskinan, mempersempit akses pendidikan, serta meningkatkan kerentanan kesehatan di kalangan pengungsi.

UNRWA sendiri telah memberikan dukungan penting bagi lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Palestina dan negara-negara tetangga. 

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa pelarangan operasi UNRWA akan membawa dampak buruk bagi upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina serta perdamaian di kawasan.

Indonesia pun mendesak komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menggunakan seluruh upaya guna menghentikan agresi Israel di wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyerukan agar Israel mematuhi hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menghentikan penjajahannya di Palestina.

(ipa)

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional15 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional15 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle18 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional25 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang26 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini30 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta31 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang32 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang34 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional35 menit lalu