Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta, Status Jakarta Kini Bukan Ibu Kota Lagi

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|14:42 WIB
Bagikan:
DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta, Status Jakarta Kini Bukan Ibu Kota Lagi
DPR mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). (Screenshot TVR Parlemen)

PASUNDAN EKSPRES - DPR mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.

Pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani yang diikuti oleh 69 anggota yang hadir di rapat paripurna itu.

"Apakah RUU Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah menyampaikan pendapat akhir.

Diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terdiri atas 12 bab dan 73 pasal, salah satunya mengatur mengenai penyempurnaan definisi Dewan Kawasan Aglomerasi.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta disebutkan bahwa Jakarta kini sudah tidak menyandang status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sebagai informasi, UU IKN (Ibu Kota Negara) telah memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN yang terletak di wilayah Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, poin penting yang terdapat dalam RUU Daerah Khusus Jakarta adalah gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat lewat Pilkada.

Sebelumnya, pada 18 Maret 2024, pembahasan RUU DKJ ini telah disepakati oleh Baleg dan pemerintah dalam pembicaraan tingkat satu.

Dalam rapat pleno terkait pembahasan RUU DKJ pada 18 Maret lalu, dari 9 fraksi, hanya 1 fraksi yang menolak RUU DKJ untuk dilanjutkan pembahasan dan pengesahannya menjadi UU yaitu fraksi PKS. (inm)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta11 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle15 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle15 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional15 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu