Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kabar Gembira! THR ASN 2026 Cair Lebih Awal! Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun, Mulai Dibayarkan Awal Ramadan

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|13:34 WIB
Bagikan:
Kabar Gembira! THR ASN 2026 Cair Lebih Awal! Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun, Mulai Dibayarkan Awal Ramadan
Pemerintah siapkan THR ASN Rp55 triliun, cair awal Ramadhan - FOTO ANTARA News

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah memastikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) telah disiapkan dengan nilai fantastis mencapai Rp55 triliun. THR ini mencakup PNS, TNI, dan Polri, dan dipastikan cair lebih awal, yakni sejak awal Ramadan 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di DPR RI, Rabu (18/2/2026).

“Minggu pertama puasa. Bentar lagi,” tegas Purbaya.

Masih Menunggu PP Presiden

Meski anggaran telah tersedia, pencairan THR ASN tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang harus ditandatangani Presiden. Hingga kini, pihak Istana belum merilis PP tersebut. Sebagai catatan, kebijakan teknis THR ASN selalu diatur melalui PP sebelum dana dicairkan.

Komponen THR ASN 2026

Mengacu pada informasi resmi Kementerian Keuangan, komponen THR yang bersumber dari APBN meliputi:

  • Gaji Pokok
  • Tunjangan Keluarga
  • Tunjangan Pangan
  • Tunjangan Jabatan/Umum
  • Tunjangan Kinerja (Tukin)

Khusus guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, pemerintah dapat menggantinya dengan tunjangan profesi guru/dosen yang diterima dalam satu bulan. Sementara itu, CPNS menerima komponen yang sama, namun Gaji Pokok dibayarkan 80%.

Tanpa Potongan, Namun Ada Pengecualian

Berkaca pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya, THR umumnya diberikan 100% tanpa potongan. Namun, beberapa jenis tunjangan tidak dihitung dalam THR, antara lain:

  • Tunjangan insentif kerja
  • Tunjangan risiko dan bahaya
  • Tunjangan pengamanan
  • Tunjangan khusus wilayah (Papua dan daerah perbatasan)
  • Tunjangan khusus lainnya

Besaran THR ASN 2026 akan berbeda-beda, menyesuaikan golongan, masa kerja, jabatan struktural/fungsional, serta instansi pusat atau daerah.

Kilas Balik Komponen THR ASN (2020–2025)

Sebagai gambaran, berikut kebijakan THR ASN pada tahun-tahun sebelumnya:

  • 2020
    THR hanya untuk ASN di bawah eselon II dan pensiunan.
    Komponen: Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan/Umum (tanpa Tukin).
  • 2021
    Komponen: Gaji Pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok.
  • 2022
    Komponen: Gaji Pokok, tunjangan melekat, 50% Tukin.
  • 2023
    Komponen: Gaji Pokok, tunjangan melekat, 50% Tukin.
  • 2024
    Komponen: Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan/Umum, 100% Tukin.
  • 2025
    Komponen: Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan/Umum, 100% Tukin.

Dengan pola kebijakan yang terus membaik, publik kini menantikan PP THR 2026 untuk memastikan apakah tunjangan kinerja kembali dibayarkan penuh. Jika benar, pencairan lebih awal di awal Ramadan tentu menjadi kabar gembira bagi jutaan ASN di seluruh Indonesia.

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline8 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat8 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta9 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang9 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle9 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang10 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta10 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta10 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang10 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang10 jam lalu