Kenaikan BBM Nonsubsidi Dinilai Tepat, CORE Soroti Keuangan
PASUNDANEKSPRES.ID - Keputusan Kenaikan BBM pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga keberlanjutan sektor energi nasional. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa kebijakan tersebut penting untuk menjaga kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) di tengah tekanan harga energi global.
Kenaikan BBM Nonsubsidi Dinilai Tepat
Faisal menyebut, tanpa penyesuaian harga, beban keuangan Pertamina akan semakin berat. “Kalau tidak dinaikkan, akan muncul pertanyaan siapa yang menanggung selisihnya,” ujarnya, Ahad (19/4/2026).
Menurutnya, neraca keuangan yang sehat menjadi kunci agar Pertamina tetap mampu menjalankan penugasan energi nasional. Ia menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi sudah semestinya mengikuti dinamika harga minyak dunia, guna menjaga arus kas perusahaan tetap stabil.
Lebih lanjut, Faisal meyakini kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi nasional. Pasalnya, BBM nonsubsidi umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki daya beli relatif kuat.
“Kontribusi BBM nonsubsidi terhadap inflasi jauh lebih kecil dibandingkan BBM subsidi,” katanya.
Sementara itu, dampak berbeda justru dirasakan sektor industri. Founder & Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi, mengungkapkan kenaikan harga BBM memberikan tekanan signifikan terhadap biaya logistik dan distribusi.
Ia menjelaskan, biaya transportasi menyumbang sekitar 40 hingga 60 persen dari total biaya logistik di Indonesia, dengan porsi bahan bakar mencapai 30 hingga 40 persen dari komponen tersebut. Kenaikan harga BBM secara langsung akan meningkatkan biaya operasional industri, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk.
“Kondisi ini berpotensi menekan margin, terutama bagi industri dengan margin tipis,” ujarnya.
Selain itu, kenaikan biaya logistik juga berpotensi memicu efek berantai terhadap harga barang, khususnya komoditas pangan. Pelaku industri kemungkinan akan meneruskan kenaikan biaya ke harga jual, sehingga memicu tekanan inflasi.
Di sisi lain, kondisi ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, seperti optimalisasi rute distribusi hingga konsolidasi pengiriman. Namun, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dinilai menjadi pihak paling rentan terdampak.
Setijadi menilai situasi ini juga bisa menjadi momentum transformasi logistik nasional, termasuk penguatan transportasi multimoda dan digitalisasi sistem distribusi. Ia pun berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan energi yang stabil, insentif efisiensi logistik, serta dukungan bagi sektor rentan agar tetap kompetitif di tengah tekanan biaya.
