Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

KPK Diminta Telusuri Indikasi Korupsi di Program MBG

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|09:59 WIB
Bagikan:
KPK Diminta Telusuri Indikasi Korupsi di Program MBG
KPK Diminta Telusuri Indikasi Korupsi di Program MBG

PASUNDANEKSPRES.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri indikasi praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, yang dinilai masih memiliki banyak celah dalam aspek tata kelola dan pengawasan.

Peneliti dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai MBG sebagai kebijakan yang cenderung populis dan belum dibarengi dengan sistem antikorupsi yang kuat. Ia menegaskan bahwa program berskala besar seperti ini seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurut Agus, salah satu modus korupsi yang patut diwaspadai adalah pengurangan spesifikasi dalam pengadaan makanan. Hal ini bisa berdampak langsung pada kualitas gizi yang diterima oleh para penerima manfaat, terutama siswa.

Pentingnya Audit Harga dan Kualitas MBG

Agus juga mendorong KPK untuk melakukan audit mendalam terkait harga satuan per porsi MBG. Langkah ini penting untuk membandingkan antara anggaran yang dialokasikan dengan harga pasar serta kualitas makanan yang disajikan.

Dengan adanya perbandingan tersebut, potensi mark-up anggaran atau pengurangan kualitas bisa lebih mudah terdeteksi. Ia menilai transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk mencegah kebocoran dana.

Dugaan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan

Selain soal anggaran, pengadaan mitra pelaksana juga menjadi perhatian. Agus meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, khususnya terkait vendor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia mengingatkan agar tidak ada keterkaitan antara penyedia layanan dengan pejabat publik maupun pihak yang memiliki afiliasi politik. Jika hal ini terjadi, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.

KPK Soroti Lemahnya Regulasi

Dalam laporan tahunannya, KPK mengungkap bahwa regulasi program MBG belum memenuhi standar tata kelola yang baik. Kelemahan ini mencakup kurangnya koordinasi lintas lembaga, minimnya pengawasan, hingga belum jelasnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut membuka berbagai risiko, mulai dari inefisiensi anggaran, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi yang merugikan negara.

Sentralisasi dan Minimnya Pengawasan

Pendekatan yang terlalu terpusat oleh Badan Gizi Nasional juga menjadi sorotan. Model ini dinilai berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga sistem check and balances tidak berjalan optimal.

Di sisi lain, pengawasan keamanan pangan juga dianggap belum maksimal karena kurangnya keterlibatan instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan.

Risiko Nyata di Lapangan

Sejumlah temuan menunjukkan adanya dapur MBG yang belum memenuhi standar teknis. Hal ini bahkan telah berdampak pada kasus keracunan makanan di beberapa wilayah. Kondisi ini memperkuat urgensi pengawasan yang lebih ketat dan transparan.

Perlu Evaluasi Menyeluruh

Selain aspek pengawasan, program MBG juga dinilai belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Tidak adanya pengukuran terhadap status gizi maupun dampak terhadap prestasi akademik membuat efektivitas program sulit dievaluasi.

Berita Terbaru

Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Headline17 menit lalu
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional12 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional12 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu
SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

Subang13 jam lalu
Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Purwakarta13 jam lalu
Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Subang13 jam lalu
Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Opini14 jam lalu
Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Opini14 jam lalu
ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

Subang14 jam lalu