KPK Diminta Telusuri Indikasi Korupsi di Program MBG
PASUNDANEKSPRES.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri indikasi praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, yang dinilai masih memiliki banyak celah dalam aspek tata kelola dan pengawasan.
Peneliti dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai MBG sebagai kebijakan yang cenderung populis dan belum dibarengi dengan sistem antikorupsi yang kuat. Ia menegaskan bahwa program berskala besar seperti ini seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurut Agus, salah satu modus korupsi yang patut diwaspadai adalah pengurangan spesifikasi dalam pengadaan makanan. Hal ini bisa berdampak langsung pada kualitas gizi yang diterima oleh para penerima manfaat, terutama siswa.
Pentingnya Audit Harga dan Kualitas MBG
Agus juga mendorong KPK untuk melakukan audit mendalam terkait harga satuan per porsi MBG. Langkah ini penting untuk membandingkan antara anggaran yang dialokasikan dengan harga pasar serta kualitas makanan yang disajikan.
Dengan adanya perbandingan tersebut, potensi mark-up anggaran atau pengurangan kualitas bisa lebih mudah terdeteksi. Ia menilai transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk mencegah kebocoran dana.
Dugaan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan
Selain soal anggaran, pengadaan mitra pelaksana juga menjadi perhatian. Agus meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, khususnya terkait vendor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengingatkan agar tidak ada keterkaitan antara penyedia layanan dengan pejabat publik maupun pihak yang memiliki afiliasi politik. Jika hal ini terjadi, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.
KPK Soroti Lemahnya Regulasi
Dalam laporan tahunannya, KPK mengungkap bahwa regulasi program MBG belum memenuhi standar tata kelola yang baik. Kelemahan ini mencakup kurangnya koordinasi lintas lembaga, minimnya pengawasan, hingga belum jelasnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.
Kondisi tersebut membuka berbagai risiko, mulai dari inefisiensi anggaran, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi yang merugikan negara.
Sentralisasi dan Minimnya Pengawasan
Pendekatan yang terlalu terpusat oleh Badan Gizi Nasional juga menjadi sorotan. Model ini dinilai berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga sistem check and balances tidak berjalan optimal.
Di sisi lain, pengawasan keamanan pangan juga dianggap belum maksimal karena kurangnya keterlibatan instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan.
Risiko Nyata di Lapangan
Sejumlah temuan menunjukkan adanya dapur MBG yang belum memenuhi standar teknis. Hal ini bahkan telah berdampak pada kasus keracunan makanan di beberapa wilayah. Kondisi ini memperkuat urgensi pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Selain aspek pengawasan, program MBG juga dinilai belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Tidak adanya pengukuran terhadap status gizi maupun dampak terhadap prestasi akademik membuat efektivitas program sulit dievaluasi.
