Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kubu Ganjar Mahfud Ogah Putar Haluan, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

N
Nisa Atiatul M MEditor: Nisa Atiatul M M
|09:57 WIB
Bagikan:
Kubu Ganjar Mahfud Ogah Putar Haluan, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang
Kubu Ganjar Mahfud Ogah Putar Haluan, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang (Dok Istimewa)

PASUNDAN EKSPRES - Kubu Ganjar Mahfud Ogah Putar Haluan dan telah menyerahkan secara resmi dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024. 

Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis memamerkan bukti tanda terima kesimpulan yang telah diserahkan ke MK. 

"Kamu sudah menyerahkan kesimpulan, nah buktinya," kata Todung Mulya Lubis 

Dalam dokumen yang telah ia berikan, terdapat lima kategori pelanggaran yang mengharuskan Pilihan Presiden (Pilpres) 2024 harus di ulang. 

BACA JUGA:KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka, Rugikan Negara Miliaran Rupiah!

Berikut Daftar 5 Pelanggaran yang terdapat dalam dokumen kubu Ganjar-Mahfud 

  1. Pertama, pelanggaran etik yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres nomor urut 02. 
  2. Kedua, Nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi untuk meloloskan anaknya yaitu Gibran Rakabuming. 
  3. Ketiga, Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dinilai sanggat terkoordinasi, masif. 
  4. Keempat, terkait prosedural pemilu yang banyak melanggar 
  5. Kelima, Penyalahgunaan aplikasi IT di KPU yang berujung pada kontroversi dan penggelembungan suara. 

Atas dasar itulah Kubu Ganjar Mahfud Ogah Putar Haluan, dan ingin memenangkan sengketa Pilpres 2024. 

BACA JUGA:Peran Amicus Curiae dalam Mendukung Proses Peradilan PHPU Pilpres 2024

Sidang sengketa Pilpres akan diumumkan pada 22 April mendatang, hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono. 

Untuk jadwl sidangnya sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh MK. 

Selain itu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan turut hadir dalam putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. 

"insyaallah (hadir)," ucapanya dikutip dari CNN

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta24 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta30 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang32 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang36 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang38 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang43 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional59 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu