Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka, Rugikan Negara Miliaran Rupiah!

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|11:25 WIB
Bagikan:
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka, Rugikan Negara Miliaran Rupiah!
Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor, Tersangka kasus korupsi Insentif ASN Sidoarjo

PASUNDAN EKSPRES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Gus Muhdlor diduga menerima sebagian dari potongan insentif ASN yang mencapai total Rp 2,7 miliar.

Pengumuman penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh KPK ketika mengumumkan penetapan tersangka terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati, pada Senin (29/1/2024). Dalam pengungkapan konstruksi kasusnya, Siska diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN sebesar Rp 2,7 miliar untuk kepentingan Bupati Sidoarjo.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan bahwa BPPD Sidoarjo berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 1,3 triliun selama tahun 2023. Sebagai hasilnya, para ASN yang bertugas di BPPD Sidoarjo berhak mendapatkan insentif.

KPK menduga bahwa Siska melakukan pemotongan secara sepihak terhadap insentif tersebut. Permintaan pemotongan dana insentif itu diduga disampaikan secara lisan oleh Siska kepada para ASN.

Besaran potongan insentif berkisar antara 10-30 persen tergantung pada jumlah insentif yang diterima. Uang hasil pemotongan diduga diserahkan secara tunai dan diatur oleh masing-masing bendahara yang ditunjuk dari tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

"Nyatakan dari tahun 2023, SW berhasil mengumpulkan pemotongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar," ujar Ghufron.

Ghufron menegaskan bahwa kasus ini menjadi titik awal bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pemotongan pajak. Dia menyatakan bahwa dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo diduga telah terjadi sejak 2021.

Kini, KPK telah menetapkan Muhdlor sebagai tersangka. Namun, KPK belum memberikan detail terkait konstruksi kasus yang menjerat Muhdlor. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa KPK akan memberikan penjelasan rinci tentang kasus yang menjerat Muhdlor melalui konferensi pers. Ali hanya menyebut bahwa KPK menemukan bukti adanya penerimaan uang oleh pihak lain dalam kasus ini.

"Dengan temuan tersebut, dari hasil rapat perkara, disepakati bahwa ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena diduga menerima aliran sejumlah uang," tambahnya.

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta32 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta38 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang40 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang44 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang46 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang51 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional1 jam lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu