Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Peraturan Negara di Ubah Demi Kaesang Bisa Nyaleg?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|18:28 WIB
Bagikan:
Peraturan Negara di Ubah Demi Kaesang Bisa Nyaleg?
Peraturan Negara di Ubah Demi Kesang Bisa Nyaleg?

PASUNDAN EKSPRES- Baru-baru ini, terjadi perdebatan hangat di kalangan netizen dan masyarakat Indonesia terkait perubahan peraturan negara yang memungkinkan Kaesang, putra Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jakarta.

Topik ini memicu kontroversi karena terkesan ada unsur nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perubahan regulasi tersebut.

Kaesang, yang saat ini berusia 29 tahun, berniat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jakarta.

Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku, syarat usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun.

Artinya, secara aturan, Kaesang belum memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan tersebut.

Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mencabut batasan usia calon kepala daerah.

Dengan adanya perubahan ini, Kesang akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Perubahan aturan ini terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan tepat saat anak presiden hendak mencalonkan diri, menimbulkan berbagai spekulasi dan dugaan dari masyarakat.

Kasus Kaesang ini mengingatkan masyarakat pada situasi serupa yang terjadi sebelumnya dengan Gibran Rakabuming, kakak dari Kaesang.

Saat Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, syarat usia minimal adalah 40 tahun, sementara Gibran saat itu baru berusia 36 tahun.

Secara mengejutkan, peraturan diubah, memungkinkan Gibran untuk ikut dalam kontestasi politik tersebut.

Ini adalah kedua kalinya terjadi perubahan peraturan yang diduga demi keuntungan anak presiden, memicu rasa deja vu di kalangan publik.

Perubahan peraturan yang terkesan mendadak dan demi kepentingan pribadi keluarga presiden ini menimbulkan berbagai reaksi dari netizen.

Banyak yang berkomentar sinis dengan mengatakan bahwa negara ini tampak seperti milik keluarga presiden, di mana peraturan dapat diubah sesuai kebutuhan mereka.

Kritikan dan komentar pedas membanjiri media sosial, mencerminkan ketidakpuasan dan kecurigaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah.

Perubahan peraturan yang seolah-olah hanya menguntungkan pihak tertentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan dan proses demokrasi.

Sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam hal perubahan regulasi.

Jika tidak, akan ada dampak negatif yang lebih besar terhadap legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik negara.

Pemerintah harus berupaya untuk memastikan bahwa setiap perubahan regulasi dilakukan demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline6 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu