Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Tak Perlu Perantara, Masyarakat Bisa dengan Mudah Urus Roya secara Mandiri

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|12:12 WIB
Bagikan:
Tak Perlu Perantara, Masyarakat Bisa dengan Mudah Urus Roya secara Mandiri
Tak Perlu Perantara, Masyarakat Bisa dengan Mudah Urus Roya secara Mandiri

PASUNDANEKSPRES.ID - Urusan pertanahan sering dikaitkan dengan kata rumit oleh sebagian masyarakat karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Kekhawatiran harus menyiapkan banyak dokumen, tidak memahami prosedur, hingga harus bolak-balik ke Kantor Pertanahan (Kantah) membuat tak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa perantara. Padahal, beberapa layanan pertanahan, salah satunya layanan roya bisa dengan mudah diurus secara mandiri ketika persyaratan layanan sudah terpenuhi di awal penyetoran berkas. 

“Proses roya saat ini sangat cepat karena bisa selesai dalam satu hari. Terlebih lagi, sejak awal pendaftaran saya sudah diberikan informasi mengenai persyaratan yang harus disiapkan,” ujar Rizky, pemohon layanan pertanahan asal Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, saat ditemui di Kantah Kota Ternate. 

Rizky mengapresiasi pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kejelasan informasi dan arahan dari petugas membuat masyarakat awam sepertinya lebih mudah memahami tahapan yang harus dilakukan dalam mengurus layanan pertanahan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan Kantah Kota Ternate atas pelayanan yang cepat, mudah, dan jelas. Saya mengajak masyarakat semua untuk datang ke Kantah, ayo urus sendiri tanpa calo. Semoga pelayanan seperti ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga semakin memudahkan masyarakat,” tutur Rizky.

Pengurusan roya ini jadi salah satu layanan yang bisa selesai cepat di Kantah. Catatan utamanya adalah berkas yang diajukan di awal sudah lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan. Ahmad Sawari, warga Kabupaten Lamongan, sudah mencoba sendiri mengurus roya atas dua sertipikat tanahnya di Kantah Kabupaten Lamongan.

“Untuk pengurusan seperti saya ini, saya lakukan sendiri tanpa melalui notaris atau pihak ketiga. Pengurusannya juga mudah dan tidak bertele-tele. Saya sangat puas dengan pelayanan Bapak dan Ibu,” ungkap Ahmad Sawari. 

Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengurusan roya atau penghapusan hak tanggungan, masyarakat dapat memenuhi persyaratan, di antaranya formulir permohonan; fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) yang telah dicocokkan aslinya dengan petugas loket; sertipikat tanah dan sertipikat hak tanggungan; surat roya/keterangan lunas/pelunasan hutang dari kreditur; serta fotokopi KTP pemberi hak tanggungan (debitur) dan penerima HT (kreditur) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Masyarakat akan dikenakan biaya untuk pembayaran tarif PNBP Rp 50.000 per sertipikat hak atas tanah. 

Informasi lebih lengkap terkait layanan roya, dapat masyarakat temukan dalam Aplikasi Sentuh Tanahku, pada menu Info Layanan dan layanan Roya. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan info lengkap persyaratan layanan di Kantah Kota/Kabupaten setempat. (AR/YZ)

Berita Terbaru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Nasional6 menit lalu
Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Nasional13 menit lalu
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

Nasional20 menit lalu
Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Headline24 menit lalu
DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

Subang25 menit lalu
Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Headline44 menit lalu
Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Nasional1 jam lalu
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Nasional11 jam lalu
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Nasional12 jam lalu
Cerita Warga Manfaatkan PGC Terpadu: Urus Pertanahan Sambil Liburan Akhir Pekan

Cerita Warga Manfaatkan PGC Terpadu: Urus Pertanahan Sambil Liburan Akhir Pekan

Nasional12 jam lalu