Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pembuatan SLHS SPPG di Purwakarta Diduga Terjadi Pungutan, Mekanisme dan Tranparansi Dipertanyakan

M
MaldiansyahEditor: Asep
|06:00 WIB
Bagikan:
Pembuatan SLHS SPPG di Purwakarta Diduga Terjadi Pungutan, Mekanisme dan Tranparansi Dipertanyakan
Salah satu SPPG di Purwakarta saat menerima SLHS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.(Maldiansyah/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Purwakarta kini terus menjadi sorotan. Pasalnya, beredar informasi bahwa pemohon khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengeluarkan biaya administrasi bervariasi antara Rp 3 - 4 juta guna mendapatkan sertifikat tersebut terbit.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, atau justru mengarah pada praktik di luar ketentuan?.

Secara normatif, SLHS merupakan dokumen penting yang diterbitkan sebagai bukti bahwa suatu usaha telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai regulasi.

Dalam praktiknya, penerbitan SLHS seharusnya mengacu pada aturan yang transparan, baik dari sisi prosedur maupun pembiayaan.

Jika memang terdapat biaya, maka harus tercantum secara resmi dalam Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi lain yang sah, seperti retribusi jasa umum atau jasa usaha.

Namun, jika angka Rp3 - 4 juta tersebut tidak memiliki dasar hukum yang tegas, misalnya tidak tercantum dalam Perda atau peraturan lainnya tentang retribusi daerah atau tidak masuk dalam komponen resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka patut diduga adanya praktik pungutan liar (pungli) yang membebani masyarakat.

Selain itu, transparansi menjadi kunci utama dalam pelayanan publik khususnya bagi pelaku usaha bukan hanya SPPG. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, baik Dinas Kesehatan maupun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), baiknya mempublikasikan biaya penerbitan SLHS bagi pelaku usaha makanan.

Bahkan Pemerintah Daerah seharusnya membuka secara jelas mulai dari rincian biaya, alur proses, hingga estimasi waktu penerbitan SLHS untuk SPPG.

Menyoroti hal itu, Ketua Pospera Kabupaten Purwakarta, Asep Sonjaya mengatakan, tanpa keterbukaan publik, pembuatan SLHS untuk SPPG akan menjadi ruang spekulasi dan daya tawar bagi dinas terkait.

"Penting untuk meninjau kembali apakah diperlukan biaya secara resmi dan tercantum ke publik, apakah juga untuk proses SLHS tersebut yang katanya dilakukan oleh tim khusus mencakup komponen teknis seperti inspeksi lapangan, uji laboratorium, atau pelatihan tertentu," ungkapnya kepada Pasundan Ekspres.

Selain itu, lanjut Asep, seluruh komponen tersebut harus dijelaskan secara rinci kepada pemohon. Namun jika tidak, maka pungutan tersebut menjadi tidak rasional dan berpotensi melanggar hukum.

"Situasi ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Penegakan aturan tidak boleh setengah hati, apalagi jika menyangkut pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha kecil," jelasnya.

Pada akhirnya, kata dia, publik berhak mendapatkan kepastian hukum dan biaya resmi untuk pembuatan SLHS di Purwakarta.

"Jika memang ada pungutan di luar ketentuan, maka harus ada langkah tegas untuk menertibkan, bahkan menindak pihak-pihak yang terlibat. Sebab, pelayanan publik bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga tentang keadilan, transparansi, dan kepercayaan," pungkasnya.(mas/sep)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta11 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle15 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional15 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu