Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Wakil Ketua DPRD Dias Rukmana Laporkan Dua Orang Inisial N Soal Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik

M
MaldiansyahEditor: Dobi Maulana
|13:15 WIB
Bagikan:
Wakil Ketua DPRD Dias Rukmana Laporkan Dua Orang Inisial N Soal Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik
LAPORAN: Dias Rukakan Praja (kiri menggunakan topi) didampingi Kuasa Hukum mendatangi Polres Purwakarta usai melakukan pelaporan, Rabu (5/8/2026) malam. (MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES)

PASUNDANEKSPRES.ID - Langkah tegas diambil oleh Dias Rukmana Praja ( DRP ) dalam menyikapi dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Evi Saepul Bachri, Dias secara resmi mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Purwakarta untuk membuat laporan pengaduan, Rabu (5/8).

Laporan tersebut dilayangkan menyusul adanya sejumlah narasi atau informasi yang beredar dan diduga kuat telah menyerang kehormatan, harkat, serta martabat kliennya secara tidak berdasar.

Dalam keterangannya usai membuat laporan, Evi Saepul Bachri selaku kuasa hukum menegaskan bahwa langkah hukum ini terpaksa diambil demi memulihkan nama baik kliennya serta mencari keadilan atas kerugian moril yang telah ditimbulkan.

"Hari ini secara resmi kami mendampingi klien kami, Bapak Dias Rukmana Praja, untuk membuat laporan di Polres Purwakarta. Pelaporan ini diajukan atas dasar adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap klien kami," ujar Evi saat dihubungi, kemarin.

Evi menjelaskan, tindakan penyebaran informasi yang tidak benar atau mencemarkan nama baik tidak boleh dibiarkan begitu saja karena berdampak serius terhadap reputasi pribadi maupun sosial kliennya. Oleh karena itu, pihaknya memilih jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan persoalan ini secara objektif dan transparan.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ini kepada jajaran penyidik di Polres Purwakarta. Kami optimis aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dalam mengusut tuntas perkara tersebut hingga terang benderang.

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak berwajib, dalam hal ini jajaran penyidik Polres Purwakarta. Kami percaya institusi kepolisian akan bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam memproses laporan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Dan nama yang diadukan oleh politisi Golkar tersebut diduga berinisial N dan N (keduanya wanita). Yang sebelumnya diduga mendatangi DPP Partai Golkar untuk meminta klarifikasi atas Kode Etik DRP beberapa waktu lalu. (mas/sep)

Berita Terbaru

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

Subang2 menit lalu
Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Headline5 menit lalu
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Nasional7 menit lalu
Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Nasional14 menit lalu
Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Olahraga15 menit lalu
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

Nasional21 menit lalu
Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Headline25 menit lalu
DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

Subang26 menit lalu
Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Headline45 menit lalu
Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Nasional1 jam lalu