PURWAKARTA-Calon Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) akan mengambil alih tanggung jawab jika jalan di suatu daerah tak kunjung mampu diperbaiki.
Menurut KDM saat ini distribusi anggaran di kabupaten/kota maupun desa kurang merata. Hal tersebut terjadi karena ada satu daerah yang penduduknya sedikit dan ada juga yang penduduknya banyak.
"Bayangin ada desa yang misalnya 200 ribu penduduknya, ada desa yang penduduknya 3 ribu, kedudukan kepala desanya sama. Ini ke depan harus dibenerin," ucapnya usai acara KDM Menyapa Jawa Barat Istimewa di Kabupaten Purwakarta, Senin (2/9) malam.
Seharusnya dibuat rasionalisasi agar tercipta keadilan. Rasio tersebut dibutuhkan untuk melihat batas maksimal jumlah penduduk di desa harus berbanding lurus dengan anggaran yang didistribusikan.
Tidak hanya desa, kabupaten/kota di Jawa Barat pun perlu dirasionalisasikan. Sebabnya sama, yakni ketimpangan jumlah penduduk, luas wilayah dan anggaran di setiap daerah.
"Nah ke depan kita bicara dengan Komisi II DPR RI kemudian Kemendagri, kota dan kabupaten itu batasan minimal maksimal penduduknya berapa. Karena inilah yang melahirkan ketidakadilan anggaran di Jabar," ujarnya.
Dalam hal ini gubernur memiliki tugas mengorkestrasi semuanya mulai desa hingga tingkat kabupaten/kota. Gubernur pun harus berani mengambil alih tanggung jawab agar permasalahan di daerah yang tak mampu diselesaikan segera tertangani.
Ia mencontohkan akan mengambil alih penanganan jalan rusak di jalan penghubung antar kabupaten yang selama ini menjadi tanggung jawab daerah. Sebab banyak jalan dibiarkan rusak karena daerah tak mampu memperbaiki mengingat terbatasnya anggaran.
"Misalnya kabupaten tidak mampu lagi membangun karena beban anggarannya sangat tinggi, nah jalan rusak di daerah yang tak mampu diperbaiki itu kita ambil alih," ucapnya.
Pola cepat dan sederhana tersebut akan ia terapkan dalam mengembangkan dan memperkokoh pembangunan menuju Jawa Barat yang istimewa ke depannya.(mas/sep)
