SUBANG-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar, menyatakan komitmennya untuk mengawal program-program pemerintah pusat, khususnya yang berada di bawah pengawasan Komisi V.
Andhika mengungkapkan, meski awalnya berharap dapat bergabung di Komisi IV yang sesuai dengan latar belakangnya di bidang pertambangan, penugasan dari partai menempatkannya di Komisi V.
“Kemarin sebenarnya saya ingin di Komisi IV sesuai bidang saya di pembangunan. Namun, karena ada penugasan dan concern lain dari partai, saya ditempatkan di Komisi V," terangnya ditemui di Subang, beberapa waktu lalu.
Di komisi ini, Andhika memiliki tugas untuk mengawal program-program Presiden RI Prabowo agar dapat benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Dia menyebut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, memiliki sejumlah program yang relevan dengan misi pemerintah pusat.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah makan bergizi gratis dari pusat untuk siswa. Program ini tidak hanya mendukung pendidikan tetapi juga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Program makan bergizi gratis ini sudah masuk ke pembahasan APBD 2025. Walaupun belum resmi, sudah mulai disosialisasikan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Andhika juga menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pembiayaan program ini akan menggunakan skema sharing cost antara pusat dan provinsi.
“Jadi, di sini Provinsi Jawa Barat juga turut berbagi anggaran untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Ia optimis bahwa program ini bisa mulai berjalan pada Januari 2025, mengingat pembahasan anggaran telah mencapai tahap akhir.
“Harusnya sudah bisa terlaksana pada awal tahun depan, karena saat ini pembahasan APBD sudah memasuki tahap akhir,” ujarnya.
Dia berharap, komitmennya untuk mengawal program pemerintah pusat di DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mempercepat pelaksanaan program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.(cdp/ysp)
