PURWAKARTA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta periode 2024-2027 mengagendakan rapat kerja usai pembacaan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Purwakarta. "Selain Rapat Kerja, DPD KNPI Purwakarta juga akan melalukan registrasi ulang seluruh Organisasi Kepemudaan atau OKP yang tergabung ke dalam KNPI Purwakarta," kata Ketua DPD KNPI Purwakarta Ryan Adriana Putra kepada wartawan, Senin (10/6).
Menurutnya, DPD KNPI Kabupaten Purwakarta akan tetap berkomitmen mendorong laju pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Purwakarta. "Kemarin sempat ada beberapa obrolan khususnya dengan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau OKK, bahwa untuk agenda internal, kami akan melakukan registrasi ulang seluruh OKP yang berhimpun dan melakukan restrukturisasi sejumlah Pengurus Kecamatan KNPI," ujar Ryan.
Sementara, dalam agenda Pengukuhan Pengurus DPD KNPI Purwakarta tersebut terjadi protes dari salah satu OKP yang bernaung di KNPI. Mereka menolak pengukuhan pengurus yang telah di SK-kan oleh DPD KNPI Jabar.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Kuswara mengatakan, kejadian tersebut adalah wajar dalam dinamika organisasi apalagi sekelas KNPI yang didalamnya terdapat beberapa golongan dan beberapa ideologi. "Wajar lah, namanya juga KNPI selalu ada dinamika organisasi, tapi kita akan mengedepankan kepentingan bersama yaitu kepentingan wadah KNPI secara umum," ucap Kuswara.
Dirinya mengungkapkan, KNPI adalah rumah besar pemuda, KNPI adalah wadah organisasi yang besar bagi pemuda. "Soal protes yang terjadi, kami anggap itu sebagai sebuah kecintaan temen-temen OKP terhadap rumah besar kita ini. Kami yakin semuanya berkinginan sama, bahwa rumah besar KNPI ini harus dibangun bersama, semuanya bisa berkontribusi," katanya.
Terpisah, Mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta periode 2007-2010, Munawar Kholil mengomentari ketidakhadiran DPD KNPI Jabar pada agenda pelantikan DPD KNPI Kabupaten Purwakarta periode 2024-2027 di Taman Maya Datar, Komplek Perkantoran Pemkab Purwakarta. "Jika belum bisa bersikap secara profesional, pengurus KNPI Jawa Barat hendaknya bisa bertindak secara proporsional. Untuk kepentingan bersama, jangan bersikap seperti anak kecil," ujar Kholil.
"Harus proporsional dong, mana yang hanya kepentingan salah-satu OKP dan mana kepentingan KNPI secara umum, ulah siga bocil atuh," ucapnya lagi.
Bagaimana tidak, lanjut Kang Holil, SK kepengurusan KNPI Purwakarta sudah dikeluarkan dan ditandatangi sejak Februari 2024 lalu. "SK itu bisa keluar berdasarkan hasil formatur yang di dalamnya ada perwakilan dari DPD KNPI Jabar. Nah, sekarang mereka tidak mau datang karena ingin mengubah susunannya. Mereka yang membuat, mereka yang menandatangani, mereka juga yang tak setuju bahkan sampai enggan datang saat pelantikan," ujar Kholil geram.(add/sep)
