PASUNDAN EKSPRES - Presiden Korea Selatan diminta mengundurkan diri setelah bencana darurat militer. Saat ini, Korea Selatan tengah menghadapi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah modern setelah Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer, yang tidak lama dicabut hanya beberapa jam kemudian.
Keputusan tersebut lantas memicu reaksi negatif dari parlemen, partai oposisi, dan juga masyarakat. Bahkan, keputusan yang dilakukan oleh Presien Yoon itu sempat menimbulkan ketegangan di negara.
Presiden Korea Selatan Diminta Mengundurkan Diri
Dilansir Reuters, deklarasi darurat militer diumumkan Presiden Yoon pada Selasa malam, tepatnya pukul 23.00 waktu setempat dengan alasan melindungi negara dari "kekuatan anti-negara" dan "kelompok pro-Korea Utara."
Dalam pidatonya di televisi, Yoon menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan menjaga tatanan konstitusi yang bebas. Namun, ia tidak memberikan rincian spesifik mengenai ancaman tersebut.
Langkah yang diambil Presiden Yoon berakhir memicu kekacauan. Pasukan bersenjata dikerahkan ke Gedung Majelis Nasional di Seoul untuk mengambil alih.
Namun, mereka dihadang oleh staf parlemen yang menggunakan alat pemadam api untuk menahan pasukan, sementara di luar gedung, para demonstran bentrok dengan polisi.
Pemerintah militer yang dibentuk sempat mengumumkan larangan terhadap kegiatan parlemen, partai politik, serta kontrol penuh terhadap media dan penerbitan. Namun, perlawanan datang dengan cepat dari parlemen.
Dari 300 anggota, 190 orang, termasuk 18 anggota partai Presiden Yoon sendiri, memberikan suara untuk mencabut darurat militer tersebut.
Reaksi yang ditimbulkan begitu keras terhadap tindakan yang dilakukan Presiden Yoon, terutama dari partai oposisi utama, yaitu Partai Demokrat. Mereka menuduh Yoon tidak mampu menjalankan pemerintahan secara baik.
Park Chan-dae, yang merupakan salah satu anggota senior Partai Demokrat menyerukan agar Yoon segera mengundurkan diri. Jika tidak, enam partai oposisi berencana untuk mengajukan mosi pemakzulan pada hari ini. Pemungutan suara dijadwalkan pada Jumat atau Sabtu.
Bahkan dari partai Yoon sendiri, desakan bermunculan agar Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dipecat dan seluruh kabinet mengundurkan diri.
Protes besar-besaran pecah di seluruh negeri. Federasi Serikat Buruh Korea (Korean Confederation of Trade Unions) mengumumkan aksi mogok dan menggelar unjuk rasa di Seoul hingga Yoon mundur dari jabatannya.
Demonstrasi ini mendapat perhatian internasional, dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul meminta warganya menghindari lokasi protes.
(ipa)
