PASUNDAN EKSPRES - Presiden Yoon Suk Yeol menolak mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut disampaikannya melalui pernyataan resmi pada 12 Desember 2024 waktu Korea Selatan (KST) di Kantor Kepresidenan Yongsan.
Dilansir dari Instagram @fyi.korea, Presiden Yoon membela keputusan kontroversialnya untuk memberlakukan darurat militer pada awal bulan ini, sembari menolak desakan pengunduran dirinya.
Presiden Yoon Suk Yeol Menolak Mengundurkan Diri
Presiden Yoon menegaskan kesiapannya menghadapi segala tuntutan hukum atau politik. "Baik itu pemakzulan atau penyelidikan, saya akan menghadapinya secara langsung," ujarnya dengan tegas.
Yoon menjelaskan bahwa darurat militer diumumkan sebagai bagian dari kewenangan hukum yang dimiliki presiden untuk mengembalikan stabilitas administratif negara serta melindunginya dari risiko kelumpuhan administratif.
Ia menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah politik yang diambil dengan pertimbangan matang dan hanya dapat dicabut melalui permintaan Majelis Nasional.
Yoon juga menekankan bahwa kewenangan hukum presiden untuk mengambil tindakan darurat adalah langkah konstitusional yang ditujukan untuk menyelamatkan negara.
Ia memperingatkan bahwa menganggap tindakan darurat ini sebagai pengkhianatan dapat menempatkan sistem hukum Korea Selatan dalam risiko besar.
Lebih jauh, Presiden Yoon menyatakan bahwa ia tidak pernah mempertimbangkan popularitasnya sebagai presiden ataupun perlindungan masa jabatannya selama memimpin negara.
Ia pun menuding partai oposisi memiliki agenda tersembunyi di balik dorongan untuk memakzulkannya. Menurutnya, pemimpin partai oposisi yang hampir dinyatakan bersalah dapat mencalonkan diri kambali.
Di akhir pidatonya, Yoon menegaskan tekadnya untuk melawan apa yang ia gambarkan sebagai "organisasi kriminal" yang dianggap mengancam stabilitas negara.
Ia menyatakan bahwa upaya untuk mencegah pihak-pihak yang diduga menghasut kekacauan administratif dan melanggar Konstitusi dalam merebut kekuasaan negara merupakan prioritas utamanya, dan ia berkomitmen untuk berjuang hingga akhir.
Pidato tersebut menjadi yang keempat sejak deklarasi darurat militer pada malam 3 Desember, yang hingga kini terus memicu perdebatan tajam di antara pemerintah, partai oposisi, dan masyarakat Korea Selatan.
(ipa)
