PASUNDAN EKSPRES - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berhasil ditangkap oleh pihak berwenang pada Rabu (15/1) atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada 3 Desember 2024 kemarin.
Penangkapan tersebut menjadi salah satu momen politik Korea Selatan di mana surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap presiden yang masih menjabat.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Berhasil Ditangkap
Iring-iringan kendaraan pengawal terlihat meninggalkan kediaman Yoon di kawasan perbukitan yang selama berminggu-minggu ini telah dijaga ketat dengan pengamanan berupa kawat berduri dan pasukan keamanan pribadi.
Lebih dari 3.000 petugas kepolisian dan penyidik antikorupsi berkumpul di lokasi sejak dini hari, melewati barisan pendukung Yoon dan anggota partai berkuasa, People Power Party, yang memprotes upaya penahanannya.
Sementara itu, para pengacara Presiden Yoon mengklaim bahwa upaya penahanan tersebut ilegal dan bertujuan mempermalukan sang presiden di hadapan publik. Namun, jaksa berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan.
Deklarasi darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember 2024 mengejutkan warga Korea Selatan, hingga memicu periode ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut.
Banyak pihak menilai langkah Yoon sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi yang telah lama dijunjung oleh Korea Selatan.
Pada 14 Desember 2024, parlemen Korea Selatan dengan suara mayoritas memutuskan untuk memakzulkan Yoon dan menonaktifkannya dari jabatannya.
Saat ini, Mahkamah Konstitusi tengah mempertimbangkan keputusan parlemen tersebut untuk menentukan apakah pemakzulan akan diperkuat dan Yoon secara permanen dicopot dari jabatannya.
Berita penangkapan Presiden Yoon memicu ketegangan di antara pendukungnya. Beberapa bentrokan kecil dilaporkan terjadi antara pendukung Yoon dan aparat keamanan di dekat kediamannya.
Para pendukung Yoon dan anggota People Power Party beranggapan bahwa langkah ini merupakan upaya politis untuk menjatuhkan presiden secara paksa.
Namun, banyak juga warga Korea Selatan yang menyambut keputusan ini sebagai penegakan hukum yang tegas.
Deklarasi darurat militer dianggap sebagai ancaman besar terhadap demokrasi, sehingga tindakan hukum terhadap Yoon dinilai sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan pada sistem demokrasi di negara itu.
(ipa)
