PASUNDAN EKSPRES - Donald Trump dengan wacana transformasi Gaza. Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump kembali menuai kontroversi. Kali ini mengenai rencananya untuk menjadikan Jalur Gaza sebagai resor pantai internasional di bawah kendali AS.
Pernyataannya tersebut telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Gagasan ini pertama kali diutarakan oleh menantu Trump, yaitu Jared Kushner setahun lalu, dan kini kembali mencuat, menimbulkan perdebatan global.
Donald Trump dengan Wacana Transformasi Gaza
Rencana ini tidak hanya menuai kritik dari pihak Palestina, tetapi juga dari berbagai negara Barat yang menganggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
Selain itu, gagasan ini juga membawa dampak historis yang mengingatkan kembali pada peristiwa Nakba 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina mengungsi atau dipaksa keluar dari tanah mereka saat Israel didirikan.
Dilansir dari Reuters, dalam sebuah konferensi pers, Trump menyatakan bahwa Gaza bisa diubah menjadi tempat yang lebih baik dari Monaco jika dikelola dengan baik.
Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Jared Kushner, yang sejak lama memandang konflik Israel-Palestina sebagai "persoalan real estate" semata.
Dalam sebuah acara di Universitas Harvard pada Februari 2024, Kushner mengatakan bahwa Gaza memiliki properti tepi laut yang sangat berharga jika bisa dikembangkan untuk kepentingan ekonomi.
Kushner bahkan mengusulkan agar penduduk Gaza dipindahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembersihan kawasan untuk pembangunan kembali. Pernyataan ini menimbulkan polemik besar, terutama di kalangan masyarakat Palestina dan komunitas internasional.
Pernyataan Trump dan Kushner menuai kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, Arab Saudi dengan tegas menolak gagasan tersebut. Sumber yang dekat dengan istana kerajaan di Riyadh menyatakan bahwa pernyataan Trump tidak realistis dan tidak akan dianggap serius oleh pemerintah Saudi.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga merilis pernyataan resmi yang menolak setiap upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Otoritas Palestina dan Hamas juga mengutuk keras gagasan tersebut, menegaskan bahwa setiap upaya pengusiran paksa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.
Menurut Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk Timur Tengah yang baru-baru ini mengunjungi Gaza, menyebut bahwa kondisi di sana dapat digambarkan sebagai zona yang hancur total. enurut perkiraan, biaya rekonstruksi Gaza dapat mencapai $100 miliar.
Namun, negara-negara Teluk yang biasanya berperan dalam membiayai pembangunan kembali Gaza telah menolak memberikan bantuan selama tidak ada kejelasan mengenai pembentukan negara Palestina. Bahkan, banyak perusahaan konstruksi besar Israel enggan memberikan komentar mengenai kemungkinan keterlibatan mereka dalam proyek ini.
Menurut analis Raz Domb dari Leader Capital Markets di Tel Aviv, pembangunan skala besar di zona pasca-konflik memerlukan stabilitas dan investasi jangka panjang, yang saat ini sulit terwujud di Gaza.
(ipa)
