PASUNDAN EKSPRES- Di Korea dan Jepang, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah bukanlah pilihan utama bagi banyak orang.
Hal ini kontras dengan situasi di Indonesia, di mana banyak yang memilih karier sebagai PNS. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya?
1. Budaya dan Persepsi
Di Korea dan Jepang, ada persepsi bahwa menjadi PNS tidak menarik dan kurang prestisius.
Budaya kerja di kedua negara tersebut lebih cenderung menekankan pada inovasi dan kreativitas, yang dianggap kurang tersedia dalam lingkungan kerja pemerintah.
Di samping itu, pekerjaan di sektor swasta atau di perusahaan startup dianggap lebih menarik dan menawarkan peluang yang lebih besar untuk pengembangan karier.
2. Tuntutan Kerja yang Tinggi
PNS di Korea dan Jepang sering kali dihadapkan pada tuntutan kerja yang tinggi dan prosedur yang rumit.
Jumlah pekerjaan yang harus dilakukan seringkali terlalu banyak, sementara sistem yang kaku membuat efisiensi kerja terhambat.
Hal ini membuat banyak orang lebih memilih untuk bekerja di sektor swasta, di mana mereka bisa memiliki lebih banyak kendali atas waktu dan tugas mereka.
3. Kurangnya Penghargaan dan Insentif
Meskipun menjadi PNS di Indonesia menawarkan berbagai macam benefit dan keamanan pekerjaan, hal ini tidak selalu berlaku di Korea dan Jepang.
Gaji yang lebih rendah dan kurangnya penghargaan serta insentif bagi PNS membuat profesi ini kurang diminati oleh masyarakat setempat.
Di samping itu, sistem promosi yang lambat dan kurangnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan juga menjadi faktor penentu.
4. Perubahan Sosial dan Demografi
Perubahan sosial dan demografi juga memainkan peran dalam penurunan minat terhadap profesi PNS di kedua negara tersebut.
Generasi muda cenderung memiliki nilai dan aspirasi yang berbeda dari generasi sebelumnya.
Mereka lebih cenderung mencari pekerjaan yang memberikan ruang untuk kreativitas dan pertumbuhan pribadi, daripada terikat pada sistem yang konvensional dan terkadang kaku.
Dalam rangka memperbaiki situasi ini, pemerintah Korea dan Jepang perlu mempertimbangkan reformasi dalam sistem kerja publik mereka.
Ini termasuk meningkatkan fleksibilitas, memberikan insentif yang lebih besar, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan merangsang.
Dengan demikian, mereka dapat menarik lebih banyak talenta muda dan memperkuat administrasi publik mereka untuk masa depan yang lebih baik.
