Internasional

Keresahan Bantuan Senjata AS ke Ukraina setelah Donald Trump Memimpin 2025 Mendatang

Keresahan Bantuan Senjata AS ke Ukraina setelah Donald Trump Memimpin 2025 Mendatang

PASUNDAN EKSPRES - Presiden Joe Biden, yang sebelumnya melarang Ukraina menggunakan senjata rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat (ATACMS) untuk menyerang wilayah Rusia, telah mengubah kebijakan tersebut. 

Dilansir dari Reuters, keputusan ini diambil karena adanya perkembangan baru, yaitu keterlibatan Korea Utara dalam perang. Selain itu, situasi menjadi lebih mendesak setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden pada 5 November. 

Keresahan Bantuan Senjata AS ke Ukraina setelah Donald Trump Memimpin 

Sebelumnya, Biden khawatir bahwa jika Ukraina menggunakan rudal tersebut untuk menyerang jauh ke dalam Rusia, hal ini bisa memicu konflik lebih besar yang melibatkan NATO melawan Rusia, yang memiliki senjata nuklir. 

Namun, dengan situasi yang semakin kompleks, Biden memutuskan untuk melonggarkan pembatasan tersebut.

Rusia mengirim tentara Korea Utara ke wilayah Kursk, yang dianggap sebagai tindakan serius dan memicu eskalasi konflik. 

Hal ini membuat Amerika Serikat merasa perlu memberikan tanggapan tegas, termasuk mempertimbangkan kebijakan baru untuk membantu Ukraina.

Selain itu, kemenangan Donald Trump dalam pemilu menambah tekanan bagi pemerintahan Joe Biden untuk lebih mendukung Ukraina. Sebab, Trump dikenal skeptis terhadap bantuan AS untuk Ukraina. 

Dengan situasi tersebut, Biden dipaksa mempertimbangkan pelonggaran aturan penggunaan senjata oleh Ukraina agar negara itu bisa menghadapi tantangan yang semakin berat di medan perang.

Keputusan untuk melonggarkan aturan penggunaan senjata AS bertujuan untuk memastikan dukungan Amerika terhadap Ukraina tetap kuat, terutama jika Donald Trump yang sering mengkritik bantuan militer AS untuk Ukraina, kembali berkuasa. 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat posisi Ukraina agar dapat tetap bertahan, bahkan jika Trump memutuskan untuk menghentikan bantuan senjata di masa depan. 

Meski pelonggaran aturan tersebut mungkin terlambat untuk mengubah jalannya perang, setidaknya hal itu bisa membantu Ukraina mempertahankan wilayah penting seperti Kursk dari serangan Rusia.

Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait apakah perizinan Presiden Biden kepada Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia. 

Juru bicara Departemen Luar Negeri juga tidak mengonfirmasi hal ini, tetapi menyoroti bahwa Rusia akan meningkatkan ketegangan konflik dengan melibatkan pasukan Korea Utara.

Rusia berjanji akan merespons langkah yang mereka anggap sebagai eskalasi dari pihak Barat. 

Seperti, Rusia kemungkinan meluncurkan rudal balistik jarak menengah ke kota Dnipro di Ukraina. Tindakan tersebut merupakan peringatan kepada NATO agar tidak semakin terlibat.

(ipa)

Berita Terkait
Terkini Lainnya

Lihat Semua