PASUNDAN EKSPRES - Perdana Menteri Israel mengatakan akan melawan sanksi apa pun terhadap batalion militer.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ia akan melawan sanksi yang diberlakukan terhadap unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, setelah laporan media mengindikasikan bahwa Washington berencana mengambil langkah tersebut.
Perdana Menteri Israel mengatakan akan Melawan Sanksi
Pada hari Sabtu, (20/4/2024), situs berita Axios melaporkan bahwa Washington berencana untuk memberlakukan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel, yang beroperasi di Tepi Barat, meskipun militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya rencana tindakan semacam itu.
Pada hari sebelumnya, Amerika Serikat mengumumkan serangkaian sanksi terkait dengan para pemukim Israel di Tepi Barat, sebagai tindakan terbaru yang mencerminkan meningkatnya kefrustrasian AS terhadap kebijakan-kebijakan Netanyahu.
Pemerintahan Netanyahu bergantung pada dukungan dari para pemukim, dan langkah ini mencerminkan ketegangan yang ada antara AS dan Israel dalam hal ini.
"Jika ada yang berpikir bahwa mereka dapat menjatuhkan sanksi terhadap sebuah unit IDF (Pasukan Pertahanan Israel) - saya akan melawannya dengan segenap kekuatan saya," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Senin, (22/4/2024).
Sementara itu,, Benny Gantz, Menteri Kabinet Perang Israel yang sebelumnya menjabat sebagai kepala angkatan bersenjata dan memiliki orientasi politik yang sentris, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan meminta agar masalah ini dipertimbangkan kembali.
BACA JUGA: Amerika Serikat akan Memberikan Bantuan Miliar Dolar kepada Ukraina dan Israel
BACA JUGA: Segmen Sejarah! Ringkasan Singkat Awal Mula Permusuhan Iran dan Israel
Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken berkomunikasi dengan Gantz dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengenai keamanan Israel.
Mereka membahas upaya untuk mencegah eskalasi konflik di Gaza, perlunya mencapai gencatan senjata segera, serta pentingnya meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. Pernyataan AS tidak menyebutkan sanksi sebagai bagian dari pembicaraan tersebut.
Gantz mengatakan bahwa sanksi semacam itu akan menjadi kesalahan karena dapat merusak legitimasi Israel selama masa perang. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Israel memiliki sistem peradilan yang independen dan militer yang patuh terhadap hukum internasional.
Blinken mengumumkan bahwa ia telah membuat "keputusan" terkait tuduhan bahwa Israel melanggar serangkaian hukum AS yang berkaitan dengan larangan pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Pada awal pekan kemarin, Pro Publica, sebuah organisasi berita investigasi, melaporkan bahwa Israel Leahy Vetting Forum yang merupakan panel khusus di Departemen Luar Negeri AS, telah merekomendasikan kepada Blinken agar beberapa unit militer dan polisi Israel dilarang menerima bantuan AS. Rekomendasi tersebut dilakukan setelah adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
(ipa)
