PASUNDAN EKSPRES - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda, yang berinisial CAT. Dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/7/2024), Megawati menyatakan rasa herannya atas kejadian tersebut. "KPU, nah kemarin. Itu saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia, itu kan bagian. Kok begitu ya, pusing saya," kata Megawati.
Padahal, lanjut Megawati, KPU adalah lembaga yang seharusnya mengayomi masyarakat dan berperan penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Menurutnya, KPU seharusnya melayani masyarakat dalam berpartisipasi membangun demokrasi dan politik yang sehat di negeri ini. "Itu sebenarnya hakikat," imbuh Megawati.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi ini dijatuhkan setelah terbukti bahwa Hasyim melakukan tindakan asusila terhadap CAT. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hasyim diketahui merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.
DKPP dalam putusannya juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena diberhentikan oleh DKPP. “Sebagaimana diketahui, substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.
Dalam pandangan Megawati, skandal ini mencerminkan masalah serius dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam lembaga yang seharusnya menjaga integritas pemilu. Dia menekankan pentingnya setiap lembaga negara, termasuk KPU, untuk menjalankan fungsinya dengan benar dan bertanggung jawab. "KPU itu kan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Kok bisa sampai begitu? Saya pusing," kata Megawati.
Megawati menambahkan bahwa seharusnya pejabat publik seperti Hasyim memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kasus ini menurutnya menunjukkan kegagalan dalam memegang teguh prinsip-prinsip tersebut. "Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal moralitas dan etika kepemimpinan," tegasnya.
Kasus ini telah mencoreng nama baik KPU dan memicu berbagai reaksi dari publik serta kalangan politisi. Banyak pihak yang merasa kecewa dan marah dengan tindakan Hasyim, yang dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pengamat politik dan pemantau pemilu menilai bahwa kasus ini sangat merugikan citra KPU sebagai lembaga yang seharusnya netral dan berintegritas.
Reformasi internal di KPU menjadi sangat mendesak untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Peningkatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang sangat penting. KPU juga perlu memperkuat kode etik dan memastikan bahwa semua anggotanya memahami serta mematuhi aturan tersebut.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, KPU harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pemantau pemilu dalam pengawasan kinerja KPU dapat menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran di lembaga pemerintahan akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi integritas institusi.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban tindakan asusila. Dukungan psikologis dan bantuan hukum harus diberikan kepada CAT dan korban lainnya yang mungkin muncul. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan yang seadil-adilnya.
Skandal yang melibatkan Hasyim Asy'ari menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan publik. Reformasi dan penegakan hukum yang ketat harus dilakukan untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap KPU dapat dipulihkan dan penyelenggaraan pemilu yang bersih serta transparan dapat terwujud di masa mendatang.
Kasus ini juga menegaskan pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Setiap penyelenggara negara harus memiliki integritas tinggi dan menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memajukan demokrasi di Indonesia.
