PASUNDAN EKSPRES – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) namun tidak mendapat respons dari pemerintah.
Koordinator BEM SI, Herianto, mengonfirmasi rencana aksi tersebut saat dihubungi oleh media pada Selasa (18/2/2025).
"Kemungkinan besar (aksi) akan digelar di depan Istana Negara," ujarnya.
Sebagai persiapan, BEM SI akan mengadakan rapat teknis lapangan (teklap) pada Rabu (19/2/2025) malam untuk membahas detail aksi, termasuk waktu dan titik kumpul.
Meski belum dapat memastikan lokasi awal pergerakan massa, Herianto menegaskan bahwa jumlah peserta aksi kali ini diprediksi lebih besar dibandingkan dengan demonstrasi sebelumnya.
“(Jumlah massa) pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak direspons oleh pemerintah,” kata Herianto.
Aksi Bertepatan dengan Pelantikan Kepala Daerah
Demonstrasi "Indonesia Gelap" bertepatan dengan agenda pelantikan kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama.
Acara tersebut dijadwalkan diikuti oleh 481 kepala daerah terpilih. Selain itu, kegiatan orientasi atau retreat kepala daerah akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Herianto menyayangkan sikap pemerintah yang tidak merespons tuntutan mahasiswa pada aksi sebelumnya.
“Sikap yang ditunjukkan pemerintah sesuai dengan makna aksi kami, 'Indonesia Gelap', yang mencerminkan bahwa pemerintah enggan mendengar pencerahan dari rakyat,” ujarnya.
Ia pun berharap agar pemerintah segera menanggapi tuntutan yang telah diajukan sebelum aksi lanjutan digelar.
13 Tuntutan Demonstrasi "Indonesia Gelap"
Dalam demonstrasi ini, mahasiswa mengajukan 13 tuntutan utama, di antaranya:
1. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional yang dianggap menghambat reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membatasi kebebasan akademik.
4. Menghapuskan multi fungsi ABRI untuk menghindari represi terhadap masyarakat sipil.
5. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat guna memberikan perlindungan hukum.
6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen demi meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan anggaran.
12. Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang dinilai membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
13. Melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Dengan semakin besarnya tekanan dari mahasiswa, aksi "Indonesia Gelap" diprediksi akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa.
