PASUNDAN EKSPRES- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah baru saja menerima tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah Presiden Jokowi.
Kesepakatan ini tercapai dalam rapat konsolidasi nasional yang berlangsung di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut, PP Muhammadiyah membentuk tim pengelolaan tambang yang akan dipimpin oleh Menko PMK Muhajir Effendi.
Dengan langkah ini, Muhammadiyah menjadi ormas keagamaan kedua yang resmi menerima izin tambang, setelah PBNU sebelumnya menyatakan hal serupa.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui analisis dan kajian mendalam.
Dia menekankan bahwa tujuan utama adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui usaha tambang, sembari memastikan dampak negatifnya bisa diminimalisir.
Namun, keputusan ini juga memicu reaksi dari berbagai pihak. Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta menyuarakan kritik terhadap langkah tersebut.
Mereka khawatir jika Muhammadiyah terlibat dalam pengelolaan tambang, organisasi ini akan turut bertanggung jawab atas potensi kerusakan lingkungan.
Mereka berpendapat bahwa meskipun Muhammadiyah memiliki niat baik, risiko dampak ekologis yang besar tetap harus dipertimbangkan.
Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa pemerintah tidak memaksa ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang, dan regulasi untuk pengelolaan tambang sudah tersedia bagi yang berminat.
Jokowi berharap izin ini dapat mendukung pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Kritik dari mahasiswa ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan tambang.
Meski demikian, Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terkait dampak dari keputusan ini.
