PASUNDAN EKSPRES - Anies Baswedan merespons pernyataan Jokowi yang menyebutkan presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu.
Calon presiden nomor 1 itu menyinggung ucapan Jokowi sebelumnya tentang pemimpin negara harus menjaga netralitas.
Oleh karena itu, kini ia mempertanyakan netralitas presiden yang dianggap berbeda dari apa yang ia dengar sebelumnya.
"Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan menakar, menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," ucap Anies di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/1).
Ia pun meminta masyarakat untuk menilai dan mencerna pernyataan presiden tersebut.
Anies ingin pihaknya menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum dan meminta para ahli hukum tata negara untuk memberikan penjelasan terkait penyataan Jokowi apakah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak.
"Sebenarnya, kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang menempel pada dirinya, pada kelompoknya," ungkapnya.
"Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak, karena negara kita diatur menggunakan hukum," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang mengejutkan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak di masa pemilu.
Namun, ia menegaskan berkampanye harus berpedoman pada aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara. (inm)
