Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Modal Untuk Jadi Presiden di Indonesia, Gimana Balik Modalnya?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|16:49 WIB
Bagikan:
Modal Untuk Jadi Presiden di Indonesia, Gimana Balik Modalnya?
Modal Untuk Jadi Presiden di Indonesia, Gimana Balik Modalnya? (Sumber Foto Akun Youtube @The Overpost)

PASUNDAN EKSPRES- Menjadi seorang presiden bukanlah tugas yang ringan, terutama di Indonesia, negara yang memiliki kompleksitas politik dan ekonomi yang tinggi.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa besar modal yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Indonesia.

Dikutip dari akun YouTube The Overpost, menurut tokoh politik seperti Kang Emil dan Fahri Hamzah, dana yang dibutuhkan untuk kampanye presiden bisa mencapai triliunan rupiah.

Kang Emil bahkan menyebutkan angka 8 triliun rupiah sebagai estimasi dana yang dibutuhkan. Variansyah untuk biaya press mencapai 5 triliun rupiah, meskipun tidak ada data pecahan resmi.

Namun, pertanyaan muncul apakah modal sebesar itu sebanding dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang presiden. Menurut data Kementerian Keuangan, gaji dan tunjangan presiden per bulannya hanya sekitar 63 juta rupiah.

Jika dihitung selama 5 tahun masa jabatan, totalnya hanya mencapai 3,8 juta rupiah. Jauh dari besarnya modal yang harus dikeluarkan. Sumber modal untuk kampanye presiden berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Mereka dapat mendapatkan kepastian hukum, akses ke sumber daya alam, proyek infrastruktur, atau kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Contoh yang disebutkan termasuk saham Toga, perusahaan investasi yang pendirinya termasuk Sandiaga Uno.

Kepemilikan saham ini mengalami peningkatan signifikan setelah Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Beberapa pengusaha mendukung calon presiden dengan harapan mendapatkan kepastian hukum, akses, dan keuntungan yang signifikan. Meskipun tidak semua orang dengan niat baik, beberapa bisa memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, seperti kasus korupsi.

Sebagai contoh, kepastian hukum dapat membantu pengusaha menghindari masalah seperti mafia tanah, yang dapat menghambat bisnis.

Menurut Mahfud MD, kepastian hukum dapat diatur melalui pengadilan dari tingkat rendah hingga tinggi, memberikan peluang kepada pengusaha untuk tumbuh.

Ketidakpastian politik selama Pemilu juga dapat mempengaruhi pasar saham. Namun, data historis menunjukkan bahwa performa saham selama Pemilu cenderung positif.

Reksadana saham tertentu, seperti Trim Capital, Syailendra Equity Opportunity, dan Skor Invest Equity Fund, memiliki performa yang baik selama periode Pemilu.

Untuk investor yang mencari alternatif investasi yang lebih konservatif, Reksadana pendapatan tetap seperti Trimega Fix Income dapat menjadi pilihan yang baik. Dengan tambahan bonus 3%, investasi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada deposito.

Dalam kesimpulannya, menjadi presiden di Indonesia memerlukan modal yang besar, terutama untuk kampanye. Sumber modal berasal dari pihak yang berkepentingan, dan kepastian hukum dapat menjadi faktor penentu bagi beberapa pengusaha.

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline7 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat8 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta8 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang9 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle9 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang9 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta9 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta9 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang9 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang9 jam lalu