PASUNDAN EKSPRES- Pada Senin (4/11), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI untuk membahas berbagai topik penting, termasuk program 3 juta rumah gratis dan penggunaan lahan yang akan dialokasikan.
Namun, rapat yang seharusnya berjalan mulus itu memanas ketika salah satu anggota DPR menyuarakan ketidakpuasan terhadap aksi Menteri Maruarar yang menggebrak meja saat rapat berlangsung.
Menanggapi kritik tersebut, Maruarar justru tampak santai dan mengaku bahwa caranya bekerja memang tidak selalu disukai semua pihak.
"Saya lebih banyak dukungan dari luar, meski mungkin ada yang berbeda pandangan di dalam sini," ujarnya, menyiratkan keyakinan bahwa tindakannya didukung banyak pihak meskipun menuai kritik di forum.
Selain ketegangan yang muncul terkait gaya kepemimpinan Maruarar, rapat ini juga diwarnai perdebatan sengit mengenai data anggaran.
Kementerian PUPR melaporkan realisasi anggaran hingga 30 Oktober 2024 mencapai Rp 8,848 triliun, atau 60,27% dari total alokasi, sementara progres fisik pembangunan mencapai 63,87%.
Rapat mengungkap adanya 200 paket proyek tender dengan anggaran total Rp 9,503 triliun, di mana 174 paket sudah dalam tahap kontrak.
Namun, data ini memicu perdebatan karena ada perbedaan dengan informasi yang dipegang Komisi V terkait sisa anggaran sebesar Rp 297 miliar, sementara pihak DPR mengantongi angka Rp 355 miliar.
Ketua Komisi V menekankan pentingnya akurasi data dan meminta transparansi dari Kementerian untuk mencegah kesalahpahaman.
"Data ini seharusnya disampaikan dengan baik oleh jajaran di bawah, agar Menteri bisa menyampaikan data yang benar tanpa ada koreksi di hadapan kami," tegas Ketua Komisi V.
Menteri Maruarar menerima kritik ini dengan terbuka dan mengaku masih beradaptasi di posisi barunya.
"Saya baru dua minggu di sini, dan tantangan memang besar. Saya terbuka terhadap masukan dari Komisi agar dapat memperbaiki kinerja birokrasi demi rakyat," ungkapnya.
Rapat yang berlangsung hingga sore ini ditutup dengan beberapa saran dari anggota Komisi V agar Menteri Maruarar bisa lebih tegas dalam memprioritaskan proyek pembangunan yang mendesak, menyoroti pentingnya pelaksanaan yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.
