Nasional

AS Siap Jalin Kerja Sama dengan Prabowo Jika Terpilih Sebagai Presiden Indonesia

AS Siap Jalin Kerja Sama dengan Prabowo Jika Terpilih Sebagai Presiden Indonesia
AS Siap Jalin Kerja Sama dengan Prabowo Jika Terpilih Sebagai Presiden Indonesia (Image From: The Jakarta Post)

PASUNDAN EKSPRES - AS siap jalin kerja sama dengan Prabowo jika terpilih sebagai presiden Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Dewan Kemanan Nasional AS John Kirby yang mengatakan jika Presiden AS Joe Biden akan bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika ia menjadi presiden terpilih. 

AS Siap Jalin Kerja Sama dengan Prabowo 

Saat ini, tidak dipungkiri bahwa paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sementara terus unggul jauh dari dua paslon lainnya. Meskipun sejumlah negara lain, seperti Inggris, Australia, China, dan Rusia telah mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 itu, Gedung Putih belum melakukannya. 

BACA JUGA:Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Telah Hilang Sejak 15 Februari, Ini Kata Baleg DPR

BACA JUGA:Tindak Lanjut Bawaslu dan Pembentukan Pansus oleh DPD Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Juru bicara John Kirby mengatakan bila mereka memberikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas suksesnya pemilihan umum.

Presiden AS, Joe Biden sangat antusias untuk segera berinteraksi dengan pemerintahan yang baru dan meningkatkan kerja sama yang telah mencapai tahap kemitraan strategis.

Ia juga menambahkan, jika mereka akan mengikuti proses penghitungan suara yang sedang berlangsung secara seksama. Mereka juga tahu bahwa Menteri Subianto telah memimpin jauh. 

Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai hasil pemilihan presiden 2024. Pengumuman tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada akhir Maret, kecuali terdapat perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Selama pemilihan presiden 2024, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, telah dituduh melemahkan demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh catatan kinerja mereka dan langkah-langkah politik yang diambil menjelang pemilihan tersebut.

Dikutip VOA Indonesia, Kamis (7/3/2024), setelah periode reformasi, Amerika Serikat pernah mencekal Prabowo akibat reputasinya yang buruk dalam hal isu Hak Asasi Manusia.

Prabowo, yang sebelumnya menjadi menantu dari mantan Presiden Suharto yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, dituduh terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis prodemokrasi pada tahun 1998.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) melakukan penyelidikan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, dan pada tanggal 21 Agustus 1998, mengeluarkan surat keputusan yang merekomendasikan kepada Presiden BJ Habibie saat itu untuk memberlakukan hukuman administratif berupa pemecatan dari dinas militer.

Setelah mempertimbangkan keputusan DKP tersebut, pada tanggal 29 November 1998, Habibie memutuskan untuk memberhentikan Prabowo namun tetap memberikan hak pensiun sebagai pejabat tinggi.

Pada bulan Februari tahun lalu, Prabowo diberikan kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan. Pemberian bintang kehormatan tersebut kembali menuai kritik pedas dari para aktivis Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, pencalonan Gibran tahun lalu juga menjadi kontoversi karena dianggap banyak pihak melanggar prinsip konsitusi. 

Ketika VOA meminta tanggapan dari Gedung Putih mengenai kemunduran demokrasi di Indonesia, Kirby memberikan respons yang diplomatis.

“Kami tidak pernah mundur memperjuangkan keprihatinan kami akan isu HAM, hak-hak sipil dan nilai-nilai institusi demokrasi; dan Presiden (Biden) sama sekali tidak akan berhenti menyampaikan keprihatinan kami,” ujarnya.

Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan dua kandidat lainnya, Prabowo adalah sosok yang lebih dikenal di Amerika. Ia merupakan lulusan pendidikan militer di Amerika pada tahun 1980-an. Selama menjabat sebagai menteri pertahanan, ia juga berusaha memperkuat hubungan militer dan melakukan pembelian senjata dari Amerika.

(ipa)

 

 

Berita Terkait