Mahfud MD Mengingatkan: Pentingnya Mempertahankan Supremasi Hukum

Namun, Mahkamah Agung justru membatalkan peraturan yang sudah sesuai dengan UU ini. "Ini tiba-tiba dibatalkan karena katanya bertentangan," imbuh Mahfud. "Loh bertentangan dengan yang mana? Loh wong peraturan KPU sudah benar. Kalau memang itu mau diterima putusan MA berarti ia membatalkan isi UU sedangkan menurut hukum, konstitusi kita, MA tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi UU," tutupnya.

Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan gugatan mengenai syarat usia calon kepala daerah yang diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Garuda. Gugatan ini berhasil mengubah syarat usia calon kepala daerah menjadi minimal 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat pencalonan.

Keputusan ini diambil oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Yulius, dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi. Putusan ini, yang sangat cepat, hanya membutuhkan waktu tiga hari dan diketok pada 29 Mei 2024 dengan Nomor 23 P/HUM/2024.

Sebelumnya, aturan menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Perubahan ini memicu berbagai reaksi dan perdebatan mengenai masa depan politik dan hukum di Indonesia.

Implikasi dan Reaksi

Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan mengenai masa depan proses pencalonan kepala daerah di Indonesia. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa putusan ini akan membuka celah bagi manipulasi hukum dan politik di masa mendatang. Beberapa ahli hukum juga mempertanyakan validitas putusan MA yang dianggap melampaui kewenangannya.

Sementara itu, Mahfud MD dan beberapa tokoh lainnya terus menyerukan agar hukum ditegakkan dengan benar dan adil, serta mengingatkan pentingnya menjaga integritas sistem hukum Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.