PASUNDAN EKSPRES- Belakangan ini ramai diperbincangkan isu mengenai Pak Anies yang meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah kepada Pak Sandi.

Meski banyak yang tidak terkejut dengan kabar ini, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan mengenai biaya tinggi.

Diperlukan untuk menjadi pejabat di Indonesia, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja serta integritas para pejabat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi.

Contohnya, pada Pilkada DKI tahun 2017 dan Pilpres 2019, biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurut laporan, hampir 600 miliar rupiah dihabiskan dalam Pilpres 2019. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi pejabat di Indonesia memerlukan modal yang tidak sedikit.

Fakta lain yang mencolok adalah ketidakseimbangan antara modal yang dikeluarkan dan gaji yang diterima.

Menurut Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjadi Bupati saja dibutuhkan modal sekitar 30 miliar rupiah.

Padahal, gaji Bupati beserta tunjangannya hanya sekitar 6 juta rupiah per bulan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan besar bagaimana mungkin seorang pejabat bisa fokus bekerja dengan baik jika modal yang dikeluarkan begitu besar sementara gajinya sangat kecil?

Dengan modal yang besar namun gaji yang kecil, ada risiko besar bahwa pejabat yang terpilih akan tergoda untuk melakukan korupsi.

Hal ini bukan sekadar potensi, melainkan seperti keharusan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.

Dalam situasi seperti ini, sulit bagi seorang pejabat untuk tidak terjebak dalam praktik korupsi, mengingat tekanan finansial yang mereka hadapi.

Meskipun biaya dan gaji tidak seimbang, masih banyak yang mengantri untuk menjadi pejabat seperti Bupati.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada motivasi lain selain gaji, mungkin berupa akses ke sumber daya atau kekuasaan yang bisa digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.