PASUNDAN EKSPRES - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah upaya mereka menggugat hasil Pemilu 2024 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di kantor pusat PDIP pada Senin malam, 22 April 2024, setelah selesai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Menurut Hasto, meskipun Mahkamah Konstitusi gagal memenuhi harapan sebagai lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi, PDIP tetap menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun, hal ini tidak menghentikan PDIP untuk mencari keadilan dan memperjuangkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, partai ini akan melanjutkan perjuangannya melalui jalur hukum, termasuk melalui PTUN. "Kami berkomitmen untuk terus menjaga konstitusi dan memperjuangkan demokrasi yang demokratis, jujur, dan adil. Kami akan memanfaatkan setiap jalur hukum yang tersedia, termasuk ke PTUN," ujar Hasto.
Dalam pandangannya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan hasil Pemilu 2024 dianggap tidak mencerminkan keadilan dan mengabaikan etika serta moral. Akibat keputusan ini, Hasto menilai Indonesia memasuki era "kegelapan demokrasi." Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini hanya bersifat prosedural tanpa substansi yang kuat, yang berpotensi menimbulkan masalah serius bagi legitimasi pemerintahan di masa depan.
PDIP juga menyatakan kekhawatiran bahwa kecurangan dan manipulasi akan semakin merajalela dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Meskipun demikian, Hasto tetap optimistis bahwa keputusan MK ini akan dicatat dalam sejarah dan akan menjadi tanggung jawab bagi masa depan. "Kami percaya bahwa keputusan hakim MK yang menolak semua dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah dan harus dipertanggungjawabkan di masa depan," ujarnya, sambil mengutip semboyan partainya, "Satyam Eva Jayate."
Pernyataan Hasto menunjukkan tekad PDIP untuk terus memperjuangkan keadilan dan integritas dalam sistem politik Indonesia, meskipun dihadapkan pada tantangan besar. Partai ini berjanji untuk mengawasi dan melawan setiap upaya yang dapat merusak demokrasi dan keadilan dalam pemilu. Dengan langkah-langkah ini, PDIP ingin memastikan bahwa masa depan politik Indonesia tetap berada di jalur yang benar.
