SUBANG-Para petani di wilayah Subang Selatan menyampaikan keresahan mereka kepada para calon Bupati Subang yang akan terpilih pada periode mendatang.
Kondisi saat ini membuat para petani merasa tidak tenang, terutama terkait dengan adanya baliho dan plang pembangunan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menimbulkan ketidakpastian mengenai nasib lahan yang mereka garap.
Petani khawatir lahan yang mereka garap selama ini akan digusur sewaktu-waktu, terlebih ketika sedang menanam. Mereka meminta kejelasan tentang kapan pembangunan akan dimulai agar mereka tidak terus-menerus dilanda kekhawatiran mengenai lahan yang sudah mereka manfaatkan.
Salah satu petani Subang Selatan, Dede Andi mengungkapkan, petani sangat membutuhkan kepastian terkait lahan yang mereka garap. Ia mengakui bahwa lahan tersebut bukan milik mereka, melainkan hanya dikelola sementara, namun tanpa kepastian yang jelas, para petani merasa terganggu.
"Kami sebagai petani Subang Selatan hanya menggarap lahan, tapi kami khawatir karena sudah ada plang UPI di sini. Kami meminta kejelasan kapan pembangunan akan dimulai agar kami tidak was-was saat bekerja di lahan," ucap Dede Andi kepada Pasundan Ekspres Rabu, (2/10).
Siapa pun yang terpilih menjadi Bupati Subang, bisa memberikan perhatian lebih kepada petani. Ia menginginkan adanya pemetaan lahan garapan untuk petani, serta solusi yang jelas apakah lahan tersebut akan tetap bisa digarap atau digantikan dengan lahan lain yang bisa dimanfaatkan petani.
Selain itu, Bupati yang terpilih dapat memperjuangkan nasib petani di Subang Selatan yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian, terutama terkait lahan produktif yang menjadi sumber utama pendapatan mereka.
"Selama ini, petani tidak pernah mendapat perhatian soal lahan produktif. Kami menggantungkan ekonomi dari hasil pertanian, dan bila lahan kami digusur tanpa ada pengganti, tentu kami akan mengalami kesulitan," tambahnya.
Dede berharap, kepada calon pemimpin Subang ke depan bisa memperjuangkan nasib mereka dan memberikan solusi yang jelas terkait lahan pertanian, sehingga mereka bisa menjalani aktivitas pertanian dengan tenang tanpa ketakutan akan penggusuran yang tiba-tiba.
Sebelumnya, Kepala Desa Jalancagak, Indra Zainal Alim menyatakan, pihak UPI belum memberikan konfirmasi lebih lanjut kepada pemerintahan desa terkait kapan pembangunan tersebut akan dimulai.
Indra menjelaskan, terakhir kali ada informasi dari kuasa hukum UPI terkait proses pengalihan hak atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan kampus tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada kesepakatan antara UPI dan pihak PTPN yang mengelola tanah tersebut.
"Antara UPI dan pihak PTPN mungkin belum ada titik temu, makanya pembangunan sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Itu yang saya tahu sampai saat ini," ungkap Indra kepada Pasundan Ekspres, Rabu (18/9).
Menurut Indra, awalnya pembangunan kampus UPI direncanakan akan dimulai pada tahun 2023. Namun, karena proses pengalihan hak tanah antara UPI dan PTPN belum selesai, proyek tersebut belum bisa direalisasikan.
Indra menambahkan, hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait perkembangan proses tersebut. Pemerintah Desa Jalancagak juga belum mendapatkan informasi resmi terkait kapan pembangunan kampus akan dimulai.
"Yang jelas, rencana awal pembangunannya itu tahun 2023, tapi mungkin karena proses pengalihan hak atas tanah belum beres antara pihak PTPN dan UPI, sampai sekarang belum selesai. Itu saja yang saya tahu, tidak lebih dari itu," ujar Indra.
Indra juga menyebutkan beberapa kali telah diadakan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk PT UPI Edun dan BUMD Subang, yang bermitra dengan UPI melalui PT Subang Sejahtera.
Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait kapan pembangunan kampus UPI akan dilaksanakan dan sejauh mana proses pengalihan tanah tersebut.
"Sampai saat ini, saya belum tahu kapan itu akan mulai dibangun dan proses tanahnya sampai mana. Belum ada informasi lebih lanjut," tambahnya.(hdi/ysp)
