Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Presiden Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, KRIS Jadi Penggantinya

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|14:14 WIB
Bagikan:
Presiden Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, KRIS Jadi Penggantinya
Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan mulai 30 Juni 2025. (Dok Istimewa)

PASUNDAN EKSPRES - Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan) mulai 30 Juni 2025.

Adapun pengganti sistem kelas BPJS Kesehatan akan digantikan oleh KRIS (Kelas Rawat Inap Standar).

Hal ini termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini telah diteken oleh Jokowi pada 8 Mei 2024.

"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," tulis Perpres tersebut dalam Pasal 103B ayat 1, dikutip dari Disway, Selasa (14/3).

Lebih lanjut, dalam Pasal 103B Ayat 2, disebutkan bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat menerapkan KRIS secara menyeluruh paling lambat 30 Juni 2025.

"Dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 103B Ayat 3.

KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar dikabarkan menjadi pengganti kelas 1,2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan yang merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh BPJS Kesehatan.

Adapun diterapkannya KRIS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap pengguna.

Kebijakan penerapan KRIS diharapkan dapat bermanfaat agar semua golongan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dari rumah sakit, baik itu pelayanan medis maupun non medis.

Sementara itu, besaran iuran dan manfaat KRIS sampai saat ini belum diumumkan lebih lanjut dan akan ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025.

Meski pemerintah telah menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih tetap sama sesuai kelas yang dipilih.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini. (inm)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu