SUBANG-Isu pemekaran Subang Utara semakin hangat diperbincangkan, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Subang. Isu ini kerap kali dimanfaatkan oleh para politisi sebagai alat untuk meraih dukungan masyarakat.
Pengamat Politik Subang, Asep Awaludin menyatakan, bahwa fenomena ini adalah hal yang wajar. Menurutnya, politisi sering kali menggunakan isu pemekaran wilayah sebagai salah satu program konkret yang dijanjikan kepada pemilih.
“Setidaknya hal ini menjadi program yang konkret untuk diperjuangkan. Karena secara prinsip, pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah ke masyarakat di Subang Utara,” ujarnya.
Menurutnya, pemekaran akan menjadi relevan jika para calon bupati dan wakil bupati memiliki kemauan politik (political will) yang kuat untuk mengawal dan merealisasikan janji tersebut.
“Walaupun, di satu sisi itu bentuk dari ketidakmampuan pemerintah induk untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga merelakan sebagian wilayahnya dilepas,” tambahnya.
Meski demikian, Asep mengingatkan bahwa dukungan terhadap pemekaran Subang Utara harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Jika kepala daerah yang terpilih ingkar janji, maka kontrol sosial dari masyarakat sangat diperlukan.
“Pressure group dan media pasti akan memberikan hukuman dari masyarakat bila kepala daerah ingkar janji,” tuturnya.
Dia menyebut, isu pemekaran Subang Utara ini bukan hanya menjadi bahan perdebatan politik, tetapi juga mencerminkan harapan masyarakat Subang Utara untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata.
“Harapannya, siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah nantinya dapat memenuhi janji-janji politik mereka dan benar-benar memperjuangkan pemekaran wilayah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(cdp/ysp)
