Fakta-fakta Mengenai Kontroversi Paskibraka Istana yang Diminta untuk Melepas Jilbab
Fakta-fakta Mengenai Kontroversi Paskibraka Istana yang Diminta untuk Melepas Jilbab(Freepik)
Banyak yang mempertanyakan logika di balik aturan tersebut, mengingat bahwa penggunaan jilbab merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
Reaksi dari Ormas Islam
Reaksi keras datang dari berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua ormas terbesar di Indonesia.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dengan tegas menyatakan bahwa tidak seharusnya ada larangan bagi perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab, terlebih lagi dalam konteks kenegaraan.
Ia menyebut aturan tersebut sebagai bentuk pemaksaan yang tidak perlu dan mendesak agar kebijakan itu segera dicabut.
Sikap serupa juga disuarakan oleh PBNU.
Gus Fahrur, salah satu tokoh PBNU, menyatakan bahwa aturan ini harus dikoreksi karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang harus dihormati oleh semua pihak.
Menurutnya, jilbab tidak mengurangi kekompakan dan keserasian pasukan Paskibraka.
MUI, melalui Ketua Bidang Dakwahnya, Cholil Nafis, juga mengecam kebijakan ini.
Menurut Cholil, dugaan larangan jilbab merupakan langkah yang tidak Pancasilais, karena tidak menghormati kebebasan beragama yang menjadi salah satu pilar Pancasila.
Sikap Purna Paskibraka Indonesia
Di tengah polemik ini, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) turut menyuarakan keprihatinannya.
Mereka mengecam adanya dugaan tekanan terhadap anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab mereka.
PPI menegaskan bahwa penggunaan jilbab adalah bagian dari keyakinan agama yang harus dihormati, dan tidak seharusnya menjadi bahan negosiasi dalam konteks apapun.
