SUBANG-Calon Bupati Subang nomor urut 3 Asep Rochman Dimyati (ARD) mengatakan, kemiskinan di Kabupaten Subang merupakan masalah struktural.

"Ketika berbicara tentang kemiskinan, penyebabnya adalah karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki perkerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa tidak punya pekerjaan? Karena keterbatasan pendidikan dan skill," ucapnya kepada Pasundan Ekspres, Kamis (3/10). 

Keterbatasan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Subang tersebut salah satunya dikarenakan banyak anak-anak yang putus sekolah yang berimbas pada sulitnya mendapatkan pekerjaan. 

"Kita ketahui angka putus sekolah di Kabupaten Subang itu tinggi, sehingga banyak anak-anak yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan," ucapnya. 

Diketahui pada tahun 2023, jumlah anak yang putus sekolah (ATS) di Kabupaten Subang mencapai 21.000 anak. Ia menyebutkan banyaknya anak-anak yang putus sekolah salah satunya disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal. 

"Masyarakat mengeluhkan terkait biaya pendidikan yang mahal, dan itu sebanyak 20,4 persen berdasarkan hasil riset lembaga yang kami tugaskan," ucapnya. 

"Dampaknya, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Subang tahun 2023 di angka 7,65 persen dan itu di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat di angka 7,44 persen," ucapnya.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut akan lebih mengkhawatirkan lagi jika SDM Kabupaten Subang tidak ditingkatkan segera, apalagi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Patimban dan Subang Smartpolitan. 

"Kita sering mendengar kalau masyarakat jangan hanya menjadi penonton saja, tapi kalau ini dibiarkan kita bisa saja menjadi penonton kenyataan," ucapnya. 

Disamping permasalahan SDM, ARD juga bilang banyaknya investor yang lari serta berkurangnya investor yang berinvestasi di Kabupaten Subang menjadi faktor minimnya lapangan pekerjaan. 

"Saya sebagai Ketua APINDO mengetahui banyak investor yang mau investasi di Kabupaten Subang pada akhirnya mundur dikarenakan ketidaknyamanan ketika ingin berinvestasi, sehingga perusahaan yang sudah ada bangkrut dan hengkang, yang baru enggan masuk," ucapnya. 

Belum lagi dirinya menyoroti tentang adanya pungutan liar yang sering dialami oleh para pencari kerja di Subang. 

"Masyarakat juga mengeluhkan informasi lapangan pekerjaan yang sulit ditambah pungutan liar yang sering terjadi dalam perekrutan tenaga kerja dan itu menjadi beban berat bagi mereka," ucapnya. 

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, ia mengatakan ke depannya dirinya akan membuat program di bidang pembangunan SDM. 

"Melihat minimnya jumlah lulusan sarjana di Kabupaten Subang, maka strategi kebijakannya dengan membuat program unggulan Beasiswa Sarjana Penggerak Desa," ucapnya. 

Dirinya menambahkan, beasiswa tersebut dialokasikan untuk 2.500 calon sarjana dengan pembagian proporsional pada seluruh desa. 

Ia mengatakan, akan membuat strategi kebijakan membuat integrasi data pencari kerja dengan data kebutuhan tenaga kerja dari pihak swasta pada satu sistem, dan ditunjang dengan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi pihak industri. 

"Akan ada program latih salur tenaga kerja, yaitu memfasilitasi pelatihan kerja yang terintegrasi pada satu sistem dengan melibatkan seluruh perusahaan di Kabupaten Subang. Untuk penyalurannya akan melibatkan lembaga-lembaga pelatihan serta perguruan tinggi," ucapnya. 

Ia berpendapat, pemerintah harus bisa menyinergikan dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan sesuai  kurikukum, sehingga para lulusannya dapat benar-benar dibutuhkan oleh industri. 

Tidak sampai di sana, ARD akan membuat regulasi yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Subang.(fsh/ysp)