Bangun Daerah Masih Andalkan Dana Pusat, DPRD Subang Minta Pemda Maksimalkan PAD
SUBANG-Anggota DPRD Subang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Anggara Putra, mengkritisi kinerja Pemda Subang terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Albert menilai bahwa potensi PAD sebagai sumber ekonomi asli daerah di Kabupaten Subang saat ini belum dimaksimalkan.
“Banyak sekali potensi PAD di Kabupaten Subang yang belum maksimal dan belum terealisasi,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres.
Albert menyatakan, pemerintah daerah khususnya Bapenda belum bekerjasama secara optimal dengan dinas-dinas lain untuk menggali potensi-potensi PAD yang ada di Kabupaten Subang.
Menurutnya, peningkatan PAD seharusnya menjadi prioritas, mengingat kebijakan di Kabupaten Subang harus fokus pada peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah.
“PAD harus ditingkatkan, karena kebijakan di Kabupaten Subang harus meningkatkan PAD dan mengefisiensikan belanja,” tegas Albert.
Albert juga mengungkapkan, bahwa PAD Kabupaten Subang masih sangat kecil dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menambahkan, Pemda Subang masih banyak mengandalkan transfer dari pemerintah pusat dan bagi hasil dari provinsi.
“Di sini butuh peran serta elemen masyarakat dan pemerintahan untuk bersama-sama merealisasikan PAD. Kebocoran-kebocoran yang terjadi bukan hanya karena disengaja atau tidak disengaja, tetapi juga karena didiamkan atau tidak didiamkan,” ujarnya.
Menurut Albert, kebocoran PAD bisa diminimalisir tergantung pada kebijakan dinas-dinas terkait yang harus didorong oleh para dewan untuk mengawasi kinerja mereka.
Data menunjukkan, bahwa PAD Subang selama dua tahun terakhir tidak pernah mencapai Rp500 miliar. Pada tahun 2022, PAD hanya tercapai Rp469 miliar dari target Rp616 miliar, yang berarti capaian PAD hanya 76,15 persen dari target.
Sementara itu, pada tahun 2021, target PAD sebesar Rp614,7 miliar hanya terealisasi sebesar Rp492,7 miliar atau 80,18 persen. Pada tahun 2023 target PAD sebesar Rp2,85 triliun.
Albert mengharapkan adanya perbaikan kinerja dari Bapenda dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memaksimalkan potensi PAD di Kabupaten Subang.
Sementara itu, untuk meningkatkan PAD, Bapenda Subang terus melakukan berbagai upaya. Belum lama ini Bapenda menggelar kegiatan Capacity Building untuk aparatur sipil negara (ASN) dengan tujuan meningkatkan efektivitas strategi peningkatan pajak daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Subang, Drs. Dadang Darmawan mengungkapkan upaya-upaya yang telah dilakukan Bapenda dalam optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah serta menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas ASN dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal.
"Kegiatan ini merupakan upaya konkret dalam membangun kapasitas ASN untuk menghadapi dinamika yang ada dalam pengelolaan pendapatan daerah," ungkap Dadang Darmawan Kepala Bapenda Subang.
Sebelumnya diwawancarai Pasundan Ekspres, Dadang Darmawan menyampaikan, objek wisata alam memiliki kontribusi paling besar terhadap PAD.
“Untuk PAD pariwisata daerah Subang sampai dengan sekarang itu masih tetap andalan dari tempat-tempat wisata yang ada di daerah selatan, mulai dari Sari Ater, D’Castello, Asttro Higlands, The Ranch, Smarthill dan lainnya,” terangnya.
Dia mengatakan, PAD dari sektor wisata tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan termasuk pajak reklame yang tiap tahun pendapatannya meningkat.
Dia menyebut, untuk saat ini pendapatan asli daerah dari sektor wisata tertinggi adalah Sari Ater dengan total PAD Rp.1.986.236.140.
Kemudian peringkat kedua adalah Asstro Higlands dengan PAD Rp720.859.767, Florawisata D’Castello Rp319.908.253, The Ranch Rp52.587.150 dan Smarthill Rp12.371.716.
Dia menegaskan, dengan adanya objek wisata dan lainnya di Subang, Bapenda optimis pendapatan daerah tahun ini dapat mencapai target yang sudah ditentukan.
“Kami optimis 100 persen, Bapenda di tahun 2024 ini kita dapat target untuk pajak daerah sebesar Rp342 miliar, kalau melihat pergerakan pendapatan dari masing-masing pajak daerah,” tegasnya.(cdp/ysp)
